BATAM (HK) — Pemerintah Kota (Pemko) Batam optimistis perekonomian daerah terus melaju pada 2026. Pertumbuhan ekonomi Batam diproyeksikan berada di kisaran 6,4 hingga 7,4 persen, jauh di atas perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,4 persen.
Optimisme tersebut berjalan beriringan dengan langkah Pemko Batam menaikkan target pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Pendapatan daerah diusulkan naik dari sebelumnya Rp4,18 triliun menjadi Rp4,25 triliun, atau meningkat sekitar 1,7 persen.
Rancangan perubahan tersebut disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (3/8/2026).
Amsakar mengatakan, perubahan KUA dan PPAS dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan dinamika ekonomi daerah, termasuk perubahan target pendapatan, belanja, pembiayaan, serta penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
“Perubahan APBD ini merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang. Tujuannya agar setiap kebijakan dan program pembangunan tetap relevan, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Investasi dan Industri Jadi Penopang
Menurut Amsakar, target pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang sejumlah sektor strategis. Peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, serta ekspansi sektor industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan diyakini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Batam.
Sektor pariwisata juga diproyeksikan memberikan kontribusi positif. Meningkatnya kunjungan wisatawan dinilai akan ikut menggerakkan sektor perhotelan, restoran hingga transportasi.
Di sisi lain, pengembangan sejumlah kawasan strategis seperti Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, dan Batam Aero Technic diharapkan semakin memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat investasi nasional.
“Dengan berbagai potensi yang kita miliki, mulai dari investasi, kawasan ekonomi, hingga sektor pariwisata, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Batam mampu mencapai kisaran 6,4 sampai 7,4 persen,” kata Amsakar.
Pemko Batam juga memperkirakan inflasi tetap berada dalam kondisi terkendali, yakni pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Stabilitas harga tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong peningkatan konsumsi riil per kapita.
PAD Digenjot Rp2,7 Triliun
Untuk mengejar target pendapatan tersebut, Pemko Batam akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rancangan perubahan APBD, PAD diproyeksikan mencapai Rp2,706 triliun, atau meningkat sekitar 4,82 persen.
Kenaikan tersebut antara lain didorong bertambahnya objek pajak, optimalisasi pajak reklame melalui penambahan titik videotron, potensi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta penyesuaian target opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Pemko juga terus mendorong digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta inovasi dalam pengelolaan perpajakan daerah.
Sementara itu, pendapatan transfer diperkirakan turun sekitar 3,4 persen akibat penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer antardaerah.
Namun, pemerintah memproyeksikan tambahan penerimaan dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, di antaranya melalui hibah pemerintah pusat dan pengembalian hibah.
Belanja Naik Rp220 Miliar
Di sisi belanja, Pemko Batam mengusulkan kenaikan anggaran dari Rp4,29 triliun menjadi Rp4,51 triliun, atau bertambah sekitar 4,84 persen.
Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar sekaligus mempercepat pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain pembangunan sarana pendidikan, pengadaan bus sekolah, peningkatan layanan kesehatan, penanganan banjir, pembangunan penerangan jalan umum, pengelolaan persampahan, penyediaan utilitas kawasan permukiman hingga pembangunan marka jalan.
Amsakar menegaskan, besarnya anggaran harus sejalan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Setiap rupiah yang kita anggarkan harus mampu menghasilkan manfaat nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia menyebut arah kebijakan tersebut sejalan dengan tema pembangunan Kota Batam 2026, yakni “Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi.”
Tema tersebut diterjemahkan melalui lima prioritas pembangunan, yakni penguatan sektor unggulan berbasis investasi dan pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, serta penguatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.
Amsakar berharap pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 dapat berjalan konstruktif sehingga berbagai program prioritas dapat segera direalisasikan.
Dengan target pertumbuhan ekonomi hingga 7,4 persen dan pendapatan daerah Rp4,25 triliun, Pemko Batam menempatkan investasi, peningkatan PAD dan pembangunan infrastruktur sebagai tiga pengungkit utama untuk menjaga laju ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (mc/dam)
