Menu

Mode Gelap
Penduduk Miskin di Kepri 124.96 Jiwa Ansar Temui Mendag RI, Bahas Pengembangan KEK KPBPB di Kepri Kejari Tanjungpinang Eksekusi Uang Korupsi Rp.663.950.000,- dari Tiga Terpidana Berbeda SMPN 65 Batam Berkembang Signifikan, Punya Beragam Ekstrakurikuler 135 Mahasiswa IAI Hidayatullah Batam PKL di Berbagai Lembaga SDIT AS-Salam Makin Maju, Program Unggulan Tahfidz

PINANG

DPRD Sebut Wali Kota Tanjungpinang Salahi Kewenangan TPP ASN

badge-check


					Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kota Tanjungpinang melakukan penyelidikan terkait kebijakan wali kota yang diduga melanggar aturan dan UU dalam penetapan TPP-ASN serta TPOL wali kota dan wakil wali kota, melalui Perwako Nomor 56 Tahun 2019, Selasa (18/01) siang, dengan memanggil 18 OPD Pemkot Tanjungpinang. Perbesar

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kota Tanjungpinang melakukan penyelidikan terkait kebijakan wali kota yang diduga melanggar aturan dan UU dalam penetapan TPP-ASN serta TPOL wali kota dan wakil wali kota, melalui Perwako Nomor 56 Tahun 2019, Selasa (18/01) siang, dengan memanggil 18 OPD Pemkot Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG (HK) – Panitia Khusus (Pansus), Hak Angket DPRD Kota Tanjungpinang telah selesai melakukan penyelidikan terkait kebijakan wali kota yang diduga melanggar aturan dan UU dalam penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP-ASN) dan Tambahan Penghasilan Objek Lainnya (TPOL) wali kota dan wakil wali kota, melalui Perwako Nomor 56 tahun 2019.

“Ada tiga poin rekomendasi yang disampaikan Tim Pansus DPRD Kota Tanjungpinang terkait TPP ASN kepala daerah,” kata Ketua Pansus Hak Angket DPRD Kota Tanjungpinang, Momon Faulanda Adinata, dalam konferensi pers yang dipimpin Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni beserta tim Pansus lainnya di Gedung DPRD Kota Tanjungpinang, Selasa (18/1).

Momon menyatakan fokus utama penyelidikan Pansus angket DPRD adalah Perwako Nomor 56 tahun 2019 yang diduga bermasalah dan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Atas sejumlah rangkaian penyelidikan yang dilakukan, pansus angket DPRD kota Tanjungpinang merekomendasikan, hasil penyelidikan Pansus Angket, terdapat dugaan pelanggaran peraturan dan UU yang dilakukan Wali Kota dalam mengeluarkan kebijakan TPP dan TPOL, ASN, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Menyangkut hal itu, lanjut Momon, Pansus Angket merekomendasikan, agar DPRD Tanjungpinang segera menindaklanjuti hasil penyelidikan panitia hak angket, dengan meneruskannya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), agar dapat diambil tindakan tegas oleh pihak Kemendagri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Ini yang pertama,” kata Momon.

Kedua, ucapnya, Pansus Angket juga merekomendasikan, agar DPRD Tanjungpinang meneruskan hak angket ke hak konstitusi lainnya, yaitu, dengan menyatakan pendapat anggota pansus.

“Artinya apa, pansus melakukan uji pendapat ke Mahkamah Agung terkait Pemakzulan Wali Kota Tanjungpinang karena patut diduga bahwa Wali Kota Tanjungpinang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, diduga telah melampaui kewenangan dalam penyelenggaraan Perintahan Daerah,” tegas Ketua Pansus Hak Angket DPRD Kota Tanjungpinang.

Ketiga, sebut Momon, DPRD Kota Tanjungpinang juga direkomendasikan menindaklanjuti hasil penyelidikan Panitia Hak Angket DPRD Kota Tanjungpinang untuk dapat diteruskan ke penegak hukum atas dugaan penyalahgunaan Keuangan Daerah, akibat Penerimaan TPP ASN yang diterima Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang.

Momon juga menyampaikan bahwa tim Pansus DPRD Tanjungpinang yang telah dibentuk dan bekerja secara proporsional dan profesial, cukup merasa kesal dengan sikap Wali Kota Rahma dan Wakil Wali Kota Endang Abdullah yang tidak hadir dalam pemanggilan untuk diperiksa terkait masalah TPP ASN sebanyak empat kali.

“Perlu kami sampaikan yang bersangkutan (Rahma dan Endang) empat kali berturut-turut dipanggil, namun tidak hadir tanpa ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan berlaku,” kata Momon.

Bahkan lanjutnya, Pansus Hak Angket sampai meminta sebanyak dua kali kepada Polres Tanjungpinang agar menjemput paksa Rahma dan Endang.

“Kita meminta ke Polres Tanjungpinang untuk membantu kami dalam menjemput paksa Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini, namun tidak hadir dan tidak dihadirkan,” kesal Momon.

Momon membeberkan alasan pihaknya memanggil Rahma dan Endang, yakni untuk mengklarifikasi terkait indikasi penyalahgunaan wewenang. Hal ini berkaitan, setelah dari beberapa saksi yang hadir diperiksa oleh Pansus menyebutkan, jika Rahma melakukan intervensi terkait besaran angka TPP.

“Beberapa saksi menyebutkan Wali Kota meminta sekian jumlah tunjangannya. Maka kami ingin klarifikasi, tapi yang berangkutan tidak hadir. Yang bersangkutan tidak kooperatif dan tidak transparan,” ungkap Momon.

Selain itu, Momon juga mengungkapkan fakta bahwa Rahma dan Endang telah menyalahi kewenangan yang dimulai dari Perwako 56 Tahun 2019 untuk memperkaya dirinya sendiri.

Hingga berakhirnya masa kerja, Pansus Hak Angket telah memanggil 18 orang, namun yang hadir sebanyak dua belas orang. Sisanya tidak hadir alias mangkir.

Dua belas orang yang memenuhi panggilan diantaranya ada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektor Daerah, Kepala Bappelitbang, Direktur Utama RSUD Tanjungpinang, mantan Kabag Hukum dan Kabag Hukum yang lagi menjabat sekarang, Kabag Protokol, Kabag Ortal, Kasubag Ortal, Kasubag Keuangan, dan Bendahara Kota Tanjungpinang.

“Yang tidak hadir antara lain Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Kabag Umum,” pungkas Momon.

Lebih lanjut, Momon memaparkan, bahwa pada tahun 2020, Rahma selaku Wali Kota mengambil TPP ASN tersebut sebesar 102 juta rupiah setiap bulan, dan tahun 2021, turun menjadi sebesar 98 juta rupiah lebih. Namun, Momon enggan menyebutkan berapa total uang TPP ASN tersebut yang telah diambilnya selama dua tahun terakhir.

“Totalkan sajalah sendiri, kami tidak dapat menyebutkan berapa jumlahnya,” ucap Momon ketika ditanya sejumlah wartawan.

Penyelidikan di Kejati Kepri

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) hingga kini masih terus mendalami penyelidikan terkait dugaan korupsi TPP ASN dan TPOL kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kota Tanjungpinang tersebut.

Bahkan tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati telah memerika sebanyak empat belas orang saksi pejabat Pemko Tanjungpinang, termasuk Wali Kota Tanjungpinang, Rahma dan Wakilnya, Endang Abdullah, juga Ketua (DPRD) Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni.

Wali Kota Rahma dan wakilnya, Endang Abdullah dalam proses pemeriksaan di Kejati Kepri menyatakan telah melakukan pengembalian dana TPP/TPOL senilai 2,3 miliar rupiah, dan wakilnya, Endang Abdullah sebesar 139 juta rupiah serta mengaku telah disetorkan ke kas daerah.

“Proses pengambilan dana tersebut dilakukan Wali Kota Tanjungpinang dan wakilnya itu melalui penyetoran dana ke Kas Daerah Pemko Tanjungpinang sekitar Desember 2021 lalu. Hal itu diketahui berdasarkan data resi yang ditunjukan yang bersangkutan ke penyidik Kejati Kepri,” kata Asisten Tinda Pidana Khusus (Aspidsu) Kejati Kepri, Sugeng Riadi S.H., M.H.

Lebih lanjut, Sugeng menyebutkan, bahwa pengembalian sejumlah dana oleh pihak bersangkutan ke kas daerah, belum bisa menentukan proses penyelidikan dan penanganan perkaranya berhenti sampai di situ saja. Hal ini dibuktikan adanya pemeriksaan lanjutan sejumlah saksi lain oleh pihaknya.

“Proses penyelidikan dugaan tersebut masih terus berlanjut,” ujarnya. (nel)

 

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Penduduk Miskin di Kepri 124.96 Jiwa

15 Januari 2025 - 19:18 WIB

Kepala BPS Kepri Margareta Anggorowati, saat release berita statistik di Kantor BPS Kepri, Tanjungpinang, Rabu (15/1).

Ansar Temui Mendag RI, Bahas Pengembangan KEK KPBPB di Kepri

15 Januari 2025 - 18:37 WIB

Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad SE menemui Menteri Perdagangan RI Dr Budi Santoso MSi di Jakarta, Selasa (14/1)

Kejari Tanjungpinang Eksekusi Uang Korupsi Rp.663.950.000,- dari Tiga Terpidana Berbeda

15 Januari 2025 - 16:08 WIB

Plt Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungpinang, Atik Rusmiaty Ambarsari, SH.,MH didampingi Kasi Pidsus Kejari Tanjungpinang, Roy Huffington Harahap SH MH dan Kasi Intel, Senopati SH MH saat menunjukkan eksekusi uang korupsi sebesar Rp.663.950.000, pada sejumlah awak media saat konferensi pers, Rabu (15/01/2025).

Rutan Tanjungpinang Panen Sayuran Teknik Hidroponik

13 Januari 2025 - 17:30 WIB

Kapolresta Tanjungpinang Kombes Pol Hamam Wahyudi Pimpin Sertijab Kabag SDM dan Kapolsek KKP Sri Bintan Pura

13 Januari 2025 - 15:46 WIB

Kapolresta Tanjungpinang Kombes Pol Hamam Wahyudi saat memimpin Sertijab Kabag SDM dan Kapolsek KKP Sri Bintan Pura di Lapangan Mapolresta Tanjungpinang, Senin (13/01/2025).
Trending di BERITA TERKINI