JAKARTA (HK) – Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Syarat Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) tengah direvisi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) setelah menuai polemik di masyarakat, terkhusus kalangan pekerja.
Untuk itu, Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, aturan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan saat ini mengacu pada aturan lama, yakni Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.
“Perlu saya sampaikan kembali bahwa Permenaker lama (No. 19/2015) saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun,” kata Ida, Rabu (2/3).
Ida mengatakan, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sebelumnya direncanakan berlaku pada 4 Mei 2022.
Namun, saat ini masih dalam proses revisi sehingga belum berlaku efektif.
Baca juga: JKP dan JHT Diawasi
Dengan demikian, para pekerja atau buruh yang hendak melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan Permenaker lama.
Alhasil, para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau mengundurkan diri, dapat langsung mencairkan JHT tanpa harus menunggu berusia 56 tahun seperti yang diatur dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.
Satu bulan yang lalu, tepatnya 4 Februari 2022, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 resmi diterbitkan oleh Menaker Ida Fauziyah.
Perlu diketahui, aturan itu menegaskan bahwa manfaat JHT baru bisa dicairkan dalam tiga kondisi peserta di antaranya mencapai usia pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia.
