BATAM EKONOMI

Upah Pekerja 13 Sektor Industri di Kepri 2027 Naik,Tembus Rp4,25 Juta

BATAM (HK) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, resmi menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepri tahun 2027 sebesar Rp4.253.968 per bulan untuk 13 kelompok sektor industri tertentu.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1233 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 yang ditandatangani pada 20 November 2026.

Dalam keputusan tersebut, UMSP Kepri 2027 ditetapkan berlaku mulai 1 Januari 2027. Besaran upah sektoral ini diberikan kepada pekerja yang bekerja pada sektor tertentu sesuai kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan UMSP tersebut menjadi salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertahankan daya saing dunia usaha di wilayah Kepulauan Riau.

Berdasarkan lampiran keputusan gubernur, terdapat 13 kelompok sektor usaha yang masuk dalam ketetapan UMSP Kepri 2027. Seluruhnya memiliki besaran upah minimum yang sama, yakni Rp4.253.968 per bulan.

Sektor tersebut meliputi industri kimia dasar anorganik, industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, industri kapal dan perahu, industri peralatan serta perlengkapan kapal, hingga jasa reparasi kapal dan bangunan terapung.

Selain itu, ketetapan upah sektoral juga berlaku bagi sektor pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam cair, pengusahaan tenaga panas bumi, industri produk logam struktural baja untuk konstruksi berat atau fabrikasi jacket/rig, serta pembangkitan tenaga listrik.

Khusus industri kimia dasar, terdapat lima kelompok kegiatan usaha yang tercantum dalam keputusan tersebut, yakni industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali, gas industri, pigmen, kimia dasar anorganik lainnya, serta industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.

Sementara pada sektor kemaritiman dan galangan kapal, ketetapan tersebut mencakup industri kapal dan perahu, industri peralatan dan perlengkapan kapal, serta reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung.

Dalam diktum keputusan itu ditegaskan, besaran UMSP hanya diberlakukan bagi pekerja pada sektor tertentu yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 35B ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Gubernur juga menegaskan perusahaan yang selama ini telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMSP tidak diperbolehkan mengurangi atau menurunkan upah pekerjanya.

Kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2024-2027 melalui berita acara tertanggal 19 November 2026.

Dalam pertimbangannya, pemerintah provinsi menyebut kebijakan upah minimum 2027 merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan daya beli pekerja atau buruh dan keberlangsungan daya saing usaha.

Dengan mulai berlakunya keputusan pada 1 Januari 2027, perusahaan yang termasuk dalam sektor-sektor yang ditetapkan wajib memperhatikan ketentuan UMSP tersebut dalam pembayaran upah pekerja sesuai kriteria yang berlaku. (dam)