BATAM

Cacat Permanen Akibat Kecelakaan Kerja, Karyawan PT Polymer Resources Indonesia Malah Di PHK

BATAM (HK) – Nasib miris dialami Leo Triman Zebua, mantan pekerja PT Polymer Resources Indonesia di kawasan CPO Kabil, Nongsa, Batam. Setelah mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan dua jarinya putus hingga mengalami cacat permanen, Leo justru harus menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh perusahaan.

Diketahui, kecelakaan kerja yang dialami Leo Triman Zebua terjadi pada 30 April 2025. Insiden tersebut mengakibatkan jari telunjuk dan jari tengahnya putus sehingga mengalami cacat permanen.

Tak hanya itu, Leo juga dituding melakukan pencurian barang milik perusahaan. Tuduhan tersebut dibantah oleh pihak Leo melalui kuasa hukumnya.

Bahkan, persoalan tersebut kini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan sedang dalam proses penanganan.

Kuasa hukum Leo Triman Zebua, Religius Sarumaha, SH, mengecam keras tindakan perusahaan yang dinilai tidak mencerminkan perlindungan dan penghargaan terhadap pekerja, khususnya karyawan yang mengalami kecelakaan kerja saat menjalankan tugasnya.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, apabila tuduhan tersebut tidak terbukti, kami akan mengambil langkah hukum dan melaporkan balik melalui seluruh mekanisme hukum yang berlaku,” kata Religius, Jumat (20/11/2026).

Ia menyayangkan sikap perusahaan terhadap kliennya yang sebelumnya mengalami kecelakaan kerja hingga kehilangan jari telunjuk dan jari tengah secara permanen.

Menurutnya, pekerja yang telah memberikan tenaga dan pengabdiannya kepada perusahaan semestinya mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang layak, bukan justru menghadapi persoalan yang semakin memberatkan setelah mengalami kecelakaan kerja.

“Jangan sampai seperti pepatah, habis manis sepah dibuang. Ketika pekerja mengalami musibah saat bekerja, perusahaan seharusnya tetap memperhatikan hak dan perlindungannya,” ujarnya.

Religius juga mengungkapkan persoalan lain yang dinilai tidak kalah serius, yakni dugaan ketidaksesuaian pembayaran upah pekerja dengan ketentuan upah minimum Kota Batam.

Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, pelaporan upah kepada BPJS Ketenagakerjaan tercatat sesuai dengan UMK Batam.

Namun, kenyataannya, upah yang diterima kliennya disebut jauh di bawah ketentuan tersebut.

“Klien kami menerima upah sekitar Rp160.000 per hari. Selain itu, persoalan jam kerja dan hari kerja juga perlu menjadi perhatian karena klien kami disebut bekerja tanpa hari libur,” ungkapnya.

Atas sejumlah persoalan tersebut, pihak kuasa hukum meminta UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, serta instansi terkait segera turun tangan.

Mereka mendesak dilakukannya inspeksi dan pemeriksaan langsung terhadap kondisi ketenagakerjaan di PT Polymer Resources Indonesia, termasuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja, sistem pengupahan, jam kerja, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Kami berharap instansi terkait tidak tinggal diam. Perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh agar persoalan ini menjadi perhatian serius dan tidak ada pekerja lain yang mengalami nasib serupa,” katanya.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak manajemen PT Polymer Resources Indonesia terkait tudingan PHK sepihak, dugaan pembayaran upah di bawah UMK, serta persoalan jam kerja yang disampaikan kuasa hukum Leo. (dam)

12 Wajib Pajak Terima Sepeda Motor Program Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor 2026