BATAM (HK) – Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp4.229.356 per bulan.
Angka tersebut naik Rp349.836 atau sebesar 9,02 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp3.879.520.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1232 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.
Keputusan yang ditetapkan di Tanjungpinang pada 20 November 2026 itu mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Kenaikan UMP sebesar 9,02 persen tersebut menjadi kabar penting bagi kalangan pekerja dan buruh di Kepri. Dengan penyesuaian ini, upah minimum mengalami peningkatan hampir Rp350 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam keputusan gubernur disebutkan, penetapan UMP 2027 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja atau buruh sekaligus mempertahankan daya saing dunia usaha.
Besaran UMP tersebut ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2024-2027 melalui berita acara rekomendasi penetapan UMP Kepri 2027 tertanggal 19 November 2026.
Dalam keputusan itu ditegaskan, UMP sebesar Rp4.229.356 per bulan berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.
Sementara bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahan berpedoman pada struktur dan skala upah yang berlaku di masing-masing perusahaan. Penetapannya dilakukan melalui perundingan antara pengusaha dengan pekerja atau perwakilan pekerja.
Selain itu, perusahaan yang selama ini telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMP dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerjanya.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari perlindungan terhadap hak pekerja agar kenaikan upah minimum tidak menjadi alasan bagi perusahaan untuk memangkas upah yang sudah diterima karyawan.
Penetapan UMP Kepri 2027 mengacu pada sejumlah ketentuan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam keputusan gubernur, termasuk regulasi mengenai pelindungan ketenagakerjaan dan pengupahan.
Dengan ditetapkannya keputusan tersebut, seluruh perusahaan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau wajib memberlakukan ketentuan UMP terbaru mulai 1 Januari 2027.
Kenaikan ini diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat pekerja, meningkatkan kesejahteraan buruh, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan dunia usaha di Kepri. (dam)





