Ketua KSPSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, Bukti Surat dari Ombudsman RI Perwakilan Kepri, terkait UMK PT Duta Marine
TANJUNGPINANG (HK) – Pernyataan Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Disnakertrans Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Aldy Almiral, memicu polemik.
Ia mengklaim tidak ada pelanggaran upah di PT Duta Marine, sebuah perusahaan migas di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Klaim ini langsung mentah. Temuan resmi Ombudsman RI Perwakilan Kepri justru membeberkan fakta sebaliknya. Keterangan pejabat Disnakertrans itu pun dinilai tak berdasar.
“Seorang Kabid kok berani mengeluarkan pernyataan tanpa dasar nota pemeriksaan. Ini yang kita sesalkan, kok bisa?” kritik Ketua KSPSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Sahtiar membeberkan bukti surat Ombudsman tertanggal 27 Oktober 2026. Surat itu mengungkap fakta mengejutkan, bahwa Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Kepri ternyata sudah menerbitkan Penetapan Kekurangan Upah Minimum (UMK). Ketetapan ini berlaku untuk pekerja bernama Wardi Firdaus per 21 Oktober 2026.
Surat penetapan tersebut tidak muncul tiba-tiba. Pengawas sudah memanggil perusahaan pada 27 Agustus 2026 dan memeriksa pekerja pada 30 September 2026. Ombudsman bahkan menegaskan, Disnakertrans wajib menagih bukti pembayaran kekurangan upah itu dari perusahaan.
Fakta otentik ini menampar pernyataan Aldy Almiral di media massa. Sebelumnya, Aldy ngotot perusahaan tidak melanggar aturan.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi, tidak ada temuan terkait pembayaran upah,” ucap Aldy dengan percaya diri saat itu.
Aldy berdalih, pengawas sudah mencocokkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan kondisi di lapangan. Ia menjadikan surat pernyataan tertulis pekerja sebagai tameng untuk memperkuat kesimpulannya.
Padahal, hukum ketenagakerjaan melarang kesepakatan upah yang hanya berbekal surat pernyataan. Pasal 88A UU Nomor 6 Tahun 2023 tegas menyebutkan, kesepakatan pengupahan di bawah standar aturan perundang-undangan otomatis batal demi hukum.
Hilangnya Hak KSPSI di Tengah Jalan
Kasus ini awalnya mencuat dari laporan DPC KSPSI Kabupaten Kepulauan Anambas pada 29 Juni 2026. Anehnya, di tengah proses berjalan, Disnakertrans Kepri mendadak menutup akses informasi kasus ini kepada serikat pekerja.
Disnakertrans beralasan, pekerja sudah mencabut surat kuasa dari Ketua DPC KSPSI, Sahtiar. Pencabutan kuasa ini memang mengakhiri perwakilan hukum secara personal. Namun, kedudukan KSPSI sebagai pelapor awal yang sah seharusnya tidak gugur begitu saja.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjamin hak pelapor. Masyarakat berhak melaporkan masalah dan mengetahui tindak lanjut pemeriksaannya secara transparan.
Kini, bola panas ada di tangan Disnakertrans Kepri. Publik menanti klarifikasi terbuka dari instansi pengawas, manajemen PT Duta Marine, hingga Ombudsman RI Kepri agar hak pekerja migas di Anambas tidak menguap di meja birokrasi. (nel)
