Sidang Anmaning Sidang Perdata dipimpin majelis hakim Ali Sobirin SH MH dan dihadiri Arbain selaku pihak pemohon dan kuasa hukum termohon Hai Seng di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Selasa (10/11/2026)
TANJUNGPINANG (HK) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Ali Sobirin SH.MH dengan tegas perintahkan termohon Hai Seng dan Hendy Bkry Agustino membayarkan sisa kekurangan bayar sebesar Rp10.824.035.000 atas objek kekurangan jual beli PT Busana Insan Sejahtera (BIS) di jalan Rawa Sari Tanjungpinang, termasuk uang pengganti kerugian kepada pemohon, Arbain dalam sidang Anmaning, Selasa (10/11/2026)
Perintah majelis hakim tunggal yang juga ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memimpin jalan sidang perkara tersebut juga menetapkan lamanya waktu selama 8 hari kepada termohon Hai Seng dan Hendy Bkry Agustino setelah sidang Anmaning ini disampaikan.
Namun jika tidak dilaksanakan oleh Hai Seng dan Hendy Bkry Agustino, pihak Arbain selaku pemohon eksekusi dapat melakukan pengajuan penyitaan harta kekayaan yang bersangkutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pernyataan majelis hakim tersebut dilakukan berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung dengan perkara nomor 503/PK/ Pdt/2026.
Dalam persidangan Amaning, Majelis Hakim Tunggal, Ali Sobrin mengatakan bedasarkan putusan PK MA pada poin 4, menghukum dan memerintahkan kepada tergugat ( Hai Seng) untuk membayar uang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:
Sisa kekurangan bayar adalah sebesar Rp9.324.035.000 dan uang penggantian kerugian terhadap barang-barang milik
Penggugat yang berada di dalam pabrik yang tidak dapat diambil dan dijual oleh Penggugat adalah sejumlah Rp1.500.000.000.
“Putusan ini wajib hukumnya. Termohon wajib untuk mentaati putusan tersebut. Sebagai amar putusan tersebut. Oleh karena itu teguran ini kepada pihak termohon untuk melakuka eksekusi,” kata Ali Sobirin didalam persidangan PN Tanjungpinang, Selasa(10/11/2026).
Ia menegaskan bahwa Majelis Hakim tidak ada menilai materi perkara. Sehingga putusan ini harus dilaksanakan dan tidak ada lagi berbicara mengenai materi perkara.
“Apabila dalam waktu 8 hari amaning ini tidak dilaksanakan maka pemohon mengajukan permohonan sita eksekusi terkait harta benda milik termohon untuk mengajukan ke PN Tanjungpinang,” tegasnya.
Kuasa Hukum Hai Seng Tolak Putusan PK MA
Johan Munthe Kuasa Hukum Termohon mengatakan pihaknya menghormati pengajuan pemohon eksekusi. Tetapi ia menolak dan keberatan untuk melaksanakannya secara sukarela dan terpaksa
“Dengan pertimbangan putusan PK sangat membingungkan kami pada objek sengketa diakta nomor 15 di buat turut tergugat adalah sah dan mengikat,” singkatnya.
Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung
Adapun putusan Mahkamah Agung yaitu : Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya, dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Su.rat Perjanjian tertanggal 6 Mei 2019, yang dibuat oleh .dan di hadapan Turut Tergugat (Hendy Bkry Agustino, S.E., S.H., M.Kn.,) Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota
Tanjung Pinang adalah sah dan mengikat. - Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian tertanggal 6 Mei 2019, yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat (Hendy Bkry Agustino, S.E., S.H., M.Kn.,) Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Tanjung Pinang;
4.Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:
–Sisa kekurangan bayar adalah sebesar Rp9.324.035.000.
- Uang penggantian kerugian terhadap barang-barang milik Penggugat yang berada di dalam pabrik yang tidak dapat diambil dan dijual oleh Penggugat adalah sejumlah Rp1.500.000.000.
- Menolak gugatan selain dan selebihnya; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.000.000,00.
Manajemen PT BIS, Felix Ungkap Kronologis
Diluar persidangan, Perwakilan Manajemen PT BIS di Kota Tanjungpinang, Felix, mengungkapkan sengketa ini bermula dari perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang tidak dipenuhi secara tuntas oleh pihak lawan.
“Termohon mengaku sudah lunas, padahal terbukti belum. Pabrik dikuasai, tapi kewajiban pembayaran tidak dipenuhi,” ujar Felix.
Dalam agenda penetapan eksekusi ini, pihak PT BIS memberikan dua opsi tegas kepada PT Hai Seng, yakni melunasi sisa pembayaran pembelian atau menghadapi penyitaan jaminan aset sebagai bentuk ganti rugi.
Ia menambahkan selama itu persoalan pembayaran, PT BIS juga menyoroti kondisi fisik pabrik yang kini telah berubah drastis akibat penguasaan sepihak.
Berbagai fasilitas di dalam pabrik mulai dari mesin operasional, pakaian, peralatan elektronik kantor, hingga perlengkapan gudang dilaporkan hilang dan rusak.
Arbain Sampaikan Ucapan Terimakasih Kepada Majelis Hakim
Dalam sidang Anmaning tersebut, Arbain selaku pemohon ketika dimintakan tanggapan oleh majelis hakim, hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada majelis hakim hingga terlaksananya sidang kali ini.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim atas terlaksananya sidang kali ini,”ucap Arbain dengan nada bahasa lembut (nel)
