TANJUNGPINANG (HK) – Dalam rangka mengantisipasi dampak musim kemarau yang diprediksi akan terjadi pada pertengahan tahun 2025, Komando Distrik Militer (Kodim) 0315/Tanjungpinang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Swasembada Pangan di Ruang Data Makodim 0315/Tanjungpinang, Jalan A. Yani Km.6, Tanjungpinang, Selasa (3/6). Rapat koordinasi ini dilaksanakan secara hybrid dan dipandu langsung oleh Kodim 0315/Tanjungpinang dengan melibatkan lintas sektor dari pusat hingga daerah. Hadir secara virtual maupun langsung dari Pemerintah Pusat yakni perwakilan dari Badan Pusat Statistik Indonesia, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan instansi teknis terkait lainnya. Hadir mewakili Wakil Wali kota Tanjungpinang Raja Ariza, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan…
Penulis: Editor : Asfanel
BATAM (HK) – Untuk meningkatkan sinergitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas antara lembaga, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Sumbarriau resmi menjalin kerjasama melalui Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding/MoU) dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang dilaksanakan di Restaurant Baba, Batam Centre, Kota Batam, Selasa (03/06/2025). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Teguh Subroto, SH. MH, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbarriau Henky Rhosidien, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Fauzal, SH. MH, para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kasi Datun se-wilayah hukum Kejati Kepri, jajaran pejabat utama…
BATAM (HK) – Pengadilan Negeri Batam secara resmi menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan oleh Heri Kafianto, Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada pelabuhan se-wilayah Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 s/d 2021 yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Sidang pembacaan putusan berlangsung pada hari ini, Senin (02/06/2025) di ruang sidang utama PN Batam. Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Heri Kafianto pada tanggal 07 Mei 2025 bertujuan untuk menggugurkan statusnya sebagai tersangka yang telah ditetapkan oleh penyidik BIdang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Dalam…
TANJUNGPINANG (HK) – Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) melalui program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) pada kegiatan Penerangan Hukum telah melaksanakan “Penerangan Hukum” di Kantor Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan mengangkat tema tentang “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang (TPPO)”, Senin (02/06/2025). Tim Penerangan Hukum dipimpin oleh Kasi Penerangan Hukum Yusnar Yusuf, SH. MH dengan anggota Tim terdiri dari Rama Andika Putra, Rafki Mauliadi, A.Md.T., S.Kom., M.Kom dan Syahla Regina. Kegiatan Penerangan hukum ini bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada para peserta yang terdiri dari Aparatur pemerintahan se-Kecamatan Tanjungpinang Timur. Kegiatan ini merupakan garda terdepan pelayanan kepada masyarakat khususnya di…
TANJUNGPINANG (HK) – Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menilai posisi Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura saat ini tak lebih dari simbol kosong di tengah carut-marutnya birokrasi Pemprov Kepri. Ketua JPKP Kepri, Adiya Prama Rivaldi, menyebut Nyanyang tidak menunjukkan kapasitas sebagai pemimpin yang mampu menyeimbangkan kekuasaan eksekutif, bahkan menyamakan perannya seperti ‘lembu cocok hidung yang hanya tahu membuka acara seremonial’. Dalam pernyataan tajam yang disampaikan kepada media, Adiya menyoroti kondisi birokrasi Kepri yang makin memprihatinkan pada periode kedua kepemimpinan Ansar Ahmad. “Ironis, sebagai kader partai besar. sekelas Gerindra, Nyanyang justru tak mampu bersuara ketika pemerintahan di bawah…
TANJUNGPINANG (HK) – Polemik pelantikan Hasan sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus memicu gelombang kritik. Salah satu suara paling lantang datang dari Adiya Prama Rivaldi, Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepri (JPKP). Adiya menyebut bahwa pelantikan Hasan—yang tengah berstatus sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen surat tanah—merupakan bentuk pembangkangan terhadap etika pemerintahan serta pelecehan terhadap prinsip tata kelola birokrasi yang bersih. “Bagaimana mungkin seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) justru dihadiahi jabatan strategis? Ini bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga penghinaan terhadap akal sehat publik,”ujar Adiya dalam keterangan resminya,…
– Total Uang di RPL Rp. 3,585,593,000,- TANJUNGPINANG (HK) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang melalui bidang tindak pidana khusus (Pidsus) kembali menerima pengembalian uang negara dari para terpidana korupsi, Rabu (28/05/2025). Jika sehari sebelumnya, (Senin, 26/05/2025) Pidsus Kejari Tanjungpinang menerima penyerahan uang korupsi proyek Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Studio LPP TVRI Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2022, atas nama Terdakwa Anna Triana sebesar Rp. 252.484.912. Kali ini pengembalian atau pembayaran Pembayaran Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh terpidana Arif Monatar Panjaitan Rp.278.113.250 dalam kasus tindak pidana korupsi pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle (TPS-3R) di Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang, Provinsi…
BATAM (HK) – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) temukan adanya intervensi dari pihak luar dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah (PPDBM) tahun 2025. “Kurang lebih sepekan yang lalu, saat kami lakukan pemantauan ke lapangan, kami temukan adanya intervensi dari pihak luar yang memaksakan peserta didik yang tidak lolos dalam seleksi agar tetap dapat masuk ke Madrasah,” ungkap Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Adi Permana pada Selasa (27/05/2025). Dalam hal itu, lanjutnya, intervensi dapat menimbulkan adanya potensi maladministrasi terutama penyimpangan prosedur. “Selain dapat menimbulkan maladministrasi, intervensi dapat berdampak pada penurunan kualitas pendidikan di lingkungan sekolah tersebut,” kata Adi. Oleh…
BINTAN (HK) – Seseorang berkedok salah satu organisasi masyarakat (Ormas) atau LSM diduga melakukan aksi pemalakan terhadap seseorang yang akan membuka usaha tambang pasir di Kabupaten Bintan dengan modus pinjaman uang senilai jutaan rupiah. Hal tersebut santer terdengar dan menjadi perbincangan hangat sejumlah orang di warung kopi dan warga lain secara umum di wilayah Tanjungpinang dan Bintan. Meskipun tidak begitu jelas nama LSM dan oknum dimaksud, namun sebagian diantara warga dapat mereka-reka dan menebak siapa yang dimaksud oknum yang membuat ulah usaha warga untuk mengais penghasilan sedikit atau pun sekedar dapur mereka tetap berasap ditengah kesulitan ekonomi seperti saat ini.…
TANJUNGPINANG (HK) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Investigasi Corruption Transparancy Indonesia (ICTI) Kepulauan Riau (Kepri) kembali menyuarakan kekecewaan atas lambatnya tindak lanjut laporan dugaan korupsi pada proyek pembangunan Gedung Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kepri. Proyek senilai Rp 14.563.082.457 yang dikerjakan oleh PT Triderrick Sumber Makmur ini, menurut ICTI, diselimuti banyak kejanggalan. Dugaan kasus tersebut sudah di laporkan oleh LSM ICTI ke Kejati Kepri sejak 17 April 2025 lalu. “Namun hingga saat ini, tidak jelas progres perkembangan penanganan kasus tersebut. Upaya konfirmasi sudah kita lakukan ke pihak Kejati Kepri yang bersangkutan menangani laporan tersebut, namun tidak ada jawaban…
