BATAM (HK) – Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menghadiri prosesi penabalan Walikota Batam/Ex Officio Kepala BP Batam H. Amsakar Achmad sebagai Datuk Setia Amanah dan Wakil Walikota Batam/Ex Officio Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra sebagai Datuk Setia Bijaksana.
Acara sakral yang penuh khidmat tersebut berlangsung di Istana Besar Madani, Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (LAMKR) Kota Batam, Batam Center, Minggu (15/6/2025).
Penabalan dilakukan langsung oleh Ketua LAMKR Kota Batam, Datuk Wira Setia Utama Raja Haji Muhammad Amin, dan disaksikan para datuk, datin, jajaran pengurus LAMKR, tokoh masyarakat, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kota Batam H. Muhammad Kamaluddin, Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan, Ketua Komisi III Muhammad Yunus Muda, SE, serta anggota DPRD Taufik Ace Muntasir dan Muhammad Yunus.
Dalam keterangannya, Ketua DPRD Kota Batam H. Muhammad Kamaluddin menyampaikan ucapan tahniah atas penabalan tersebut. Ia mengapresiasi prosesi adat yang berlangsung khidmat dan penuh nilai-nilai luhur warisan budaya Melayu.
“Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, kami mengucapkan selamat tahniah kepada Bapak Amsakar dan Ibu Li Claudia atas penabalan sebagai Datuk Setia Amanah dan Datuk Setia Bijaksana,” ujar Kamaluddin.
Ia menambahkan bahwa prosesi penabalan ini bukan sekadar pelestarian adat istiadat, tetapi juga merupakan refleksi dari pengakuan dan kepercayaan masyarakat adat terhadap pemimpin daerah.
Menurutnya, kegiatan ini sarat pesan moral, simbol kepercayaan, dan sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah dalam mendorong kemajuan pembangunan Kota Batam.
“Ini menunjukkan betapa pentingnya peran tokoh adat dan masyarakat dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah. Semoga sinergi ini terus terjaga untuk kemajuan Batam yang kita cintai bersama,” tambahnya.
Penabalan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat identitas budaya sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam bingkai kebhinekaan. (dbs)
