BATAM (HK) — Pemerintah Kota (Pemko) Batam memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat memberikan tanggapan dan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batam terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Batam, Rabu (2/9/2026).
Amsakar mengatakan, berbagai masukan dan catatan DPRD menjadi bahan penting bagi Pemko Batam dalam menyempurnakan perubahan APBD. Ia memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Seluruh masukan dari DPRD menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat,” ujar Amsakar.
Salah satu perhatian utama Pemko Batam adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target pajak daerah dalam perubahan APBD meningkat 7,21 persen.
Kenaikan tersebut akan ditopang optimalisasi potensi piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pajak reklame videotron. Pemko Batam juga memperkuat digitalisasi perpajakan dan pemutakhiran data objek pajak.
Namun, Amsakar menegaskan optimalisasi PAD tidak dilakukan dengan sekadar menaikkan tarif pajak.
“Terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengawasan keuangan, Pemko Batam menyepakati penguatan digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, serta ekstensifikasi yang dilakukan secara terukur tanpa semata-mata menaikkan tarif,” katanya.
Di sisi belanja, Pemko Batam memastikan anggaran diprioritaskan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Fokusnya meliputi pelayanan dasar, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan hingga pembangunan infrastruktur.
Belanja pegawai bahkan ditekan sebesar 1,46 persen. Sementara belanja barang dan jasa naik 14,86 persen, yang diarahkan untuk mendukung operasional pelayanan publik dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Pemko Batam juga menekan belanja yang bersifat seremonial serta melakukan efisiensi pada belanja pegawai yang turun 1,46 persen. Sementara itu, kenaikan belanja barang dan jasa sebesar 14,86 persen diarahkan untuk mendukung operasional pelayanan publik dan BLUD,” jelas Amsakar.
Anggaran Infrastruktur Naik, Banjir Jadi Perhatian
Sektor infrastruktur juga mendapat porsi perhatian. Belanja modal untuk jalan, jaringan dan irigasi meningkat 20,98 persen.
Anggaran tersebut diprioritaskan untuk penanganan banjir secara terpadu dari hulu hingga hilir. Selain itu, diarahkan untuk pengelolaan sampah, peningkatan keselamatan lalu lintas dan perbaikan kualitas jalan.
Pemko Batam juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Pada sektor sosial, Pemko Batam memastikan keberlanjutan program beasiswa, bantuan sosial bagi lanjut usia serta jaminan kesehatan bagi pekerja rentan.
Peningkatan mutu pendidikan dan kesiapan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC).
“Seluruh bantuan sosial akan diarahkan agar tepat sasaran dengan menggunakan data terpadu berbasis nama dan alamat (by name by address) yang valid dan mutakhir,” kata Amsakar.
Dorong UMKM dan Daya Saing Tenaga Kerja
Untuk memperkuat perekonomian daerah, Pemko Batam akan mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi. Pendampingan terhadap pelaku UMKM serta digitalisasi pelayanan juga terus diperkuat.
Pemerintah turut menjaga daya beli masyarakat melalui operasi pasar dan pemantauan rantai pasok pangan.
Sejumlah persoalan lintas sektor seperti banjir, peredaran narkoba, judi daring, tarif listrik dan pengangguran juga menjadi perhatian melalui penguatan koordinasi antarinstansi.
Sementara itu, terkait rencana penyertaan modal Rp20 miliar kepada BRK Syariah, Pemko Batam masih akan melakukan kajian komprehensif terkait risiko dan manfaat ekonominya.
Evaluasi juga dilakukan terhadap penurunan dividen BRK Syariah sebesar 22,07 persen, yang dipengaruhi penurunan laba pada 2025 dan porsi kepemilikan saham.
Amsakar menegaskan, penyertaan modal baru akan dipertimbangkan setelah seluruh aspek tersebut dikaji secara menyeluruh.
Dengan berbagai penyesuaian tersebut, Pemko Batam berharap Perubahan APBD 2026 tidak sekadar menjadi perubahan angka dalam dokumen anggaran, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi daerah. (mc/dam)
