NATUNA (HK) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, bersama badan pemeriksaan keuangan (BPK), Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menyelenggarakan Rapat Verifikasi Pencapaian Disbursement Linked Indicators (DLI), Investing In Early Years (INEY).
Hal itu terhadap Program Strategi Percepatan Penurunan Stunting, Loan 18RD Nomor 8884 1D Kabupaten Natuna, untuk Tahun Anggaran (TA) 2021, di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Rabu (30/11).
Rapat ini dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Natuna, Rodial Huda, dan ikut dihadiri oleh Sekda Natuna, Boy Wijanarko, beserta sejumlah OPD terkait, dan Perwakilan BPK Kepri.
Pada kesempatan itu Wabup Natuna Rodial menyampaikan, apresiasi kepada setiap pihak yang telah membantu dalam program penurunan angka stunting di Kabupatem Natuna.
“Pertama sekali kami sampaikan apresiasi tinggi atas kehadiran bapak-ibu, untuk membantu mencapai indikator yang harus kami capai, dan mana yang harus kami benahi,” katanya.
Selanjutnya, Rodial Huda pun menekankan kepada seluruh jajaran Pemkab Natuna agar tetap memiliki kepercayaan diri dalam mengikuti proses verifikasi data pelaksanaan program stunting itu.
Menurutnya, verifikasi ini merupakan ajang untuk perbaikan data ke depan demi tercapainya visi dan misi pemerintah.
“Maka kepada semua OPD jangan takut dengan verifikasi ini, jadikan ini sebagai motivasi kita bekerja,” pesan Wabup Natuna.
Terakhir ia menegaskan bahwa harus ada pembenahan pada upaya penurunan stunting karena di lain sisi Natuna merupakan wilayah pesisir yang tidak msmilki angka stunting tinggi.
“Maka siapa tahu ada data yang salah sehingga angka di data stunting kita ini tinggi, untuk itu kita harus berbenah,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Richard Pasaribu mengaku kehadirannya di Natuna khusus untuk melakukan kegiatan verifikasi penurunan stunting.
Ia meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan data dan informasi valid terkait program penuruanan stunting, mulai dari tataran perencanaan, pelaksanaan hingga ke outputnya.
OPD terkait juga diminta untuk mendukung kegiatan verifikasi ini samapai ruang lingkup terkecil di daerah seperti ke ke kecamatan dan desa-desa.
“Ini dilakukan BPK karena pemerintah sangat konsen untuk melakukan penurunan angka stunting. Maka mohon dukungan kepada OPD terkait untuk pelaksnaaan verifikasi ini,” ujar Richad. (fat)
