LINGGA POLITIK TANJUNGPINANG

Mahasiswa Desak DPRD Kepri Panggil PT CSA, Bongkar Sengketa Lahan 60 Hektare Warga Dusun Sambau Lingga

Spanduk sikap IMKL, terkait polemik lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Citra Sugi Aditya (PT CSA) di Kabupaten Lingga.

TANJUNGPINANG – Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lingga (IMKL) Tanjungpinang menyampaikan sikap lanjutan menyusul perkembangan polemik lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Citra Sugi Aditya (PT CSA) di Kabupaten Lingga.

Perkembangan tersebut mencuat setelah aktivis sekaligus pemegang surat kuasa warga, Zuhardi, turun langsung ke lokasi lahan di Dusun Sambau, Desa Limbung, dengan membawa sejumlah dokumen asli terkait penguasaan tanah serta menghadirkan saksi dari mantan perangkat desa setempat.

Anggota DPRD Batam Hendra Asman Meninggal Dunia di Singapura

Sebelumnya, IMKL Tanjungpinang telah menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, dalam menyambungkan aspirasi mahasiswa terkait beasiswa pendidikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) PT CSA.

Dalam pernyataannya di hadapan publik, Iman Sutiawan juga menyampaikan komitmen untuk tidak menutup mata terhadap persoalan yang terjadi di lapangan serta bersedia memanggil pihak perusahaan apabila ditemukan laporan mengenai operasional perusahaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Menanggapi komitmen tersebut, IMKL Tanjungpinang menilai perkembangan terbaru di Dusun Sambau, Desa Limbung, perlu segera ditindaklanjuti melalui pengawasan dan verifikasi yang melibatkan lembaga legislatif, pemerintah daerah, masyarakat, serta manajemen PT CSA.

Ketua Umum IMKL Tanjungpinang, Dimas Alpharezi Bastian, menegaskan bahwa dukungan mahasiswa terhadap investasi dan program pemberdayaan masyarakat, termasuk beasiswa pendidikan, harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat dan kepastian hukum.

“Kami mengapresiasi komitmen Bapak Iman Sutiawan selaku Ketua DPRD Kepri yang menyatakan kesediaannya memanggil pihak perusahaan apabila terdapat persoalan di lapangan. Perkembangan terbaru di Dusun Sambau perlu menjadi perhatian serius. Saudara Zuhardi bersama warga telah menunjukkan sejumlah dokumen asli terkait lahan serta arsip agraria lama yang diklaim berkaitan dengan bidang tanah seluas lebih dari 60 hektare. Ini bukan persoalan yang bisa diselesaikan hanya melalui pernyataan, tetapi harus diuji melalui verifikasi dokumen dan pemeriksaan langsung di lapangan,” ujar Dimas dalam keterangannya di Tanjungpinang, Minggu (22/11/2026).

Bukan Cuma Konsultasi, BPK Bongkar Sewa Pompong Fiktif Rp80,5 Juta di Disperkim Lingga

Menurut Dimas, keberadaan dokumen asli yang masih dipegang masyarakat, sementara sebagian lahan telah dibuka dan ditanami kelapa sawit, menjadi alasan penting dilakukannya pemeriksaan secara menyeluruh. Status penguasaan, riwayat perolehan, batas bidang tanah, serta proses pembebasan lahan harus diperiksa secara objektif agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.

Senada dengan hal tersebut, Protokoler Eksekutif IMKL Tanjungpinang, Zainal, menekankan bahwa keberlanjutan investasi dan realisasi program CSR perusahaan harus berjalan seiring dengan penyelesaian persoalan agraria yang melibatkan masyarakat setempat.

“Mahasiswa Lingga di perantauan tentu mendukung investasi yang membuka lapangan pekerjaan dan memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan daerah. Namun, investasi juga harus menghormati hak masyarakat serta memenuhi ketentuan hukum. Jangan sampai program CSR dan kontribusi perusahaan terhadap pendidikan justru berjalan beriringan dengan persoalan hak atas tanah yang belum memperoleh kejelasan. Kami berharap komitmen Ketua DPRD Kepri untuk memanggil dan mendudukkan persoalan ini benar-benar ditindaklanjuti,” tegas Zainal.

Melalui rilis lanjutan ini, IMKL Tanjungpinang menyampaikan tiga poin sikap resmi:

  1. Mendorong Pengawasan dan Fasilitasi Penyelesaian oleh DPRD Kepri dan Pemkab Lingga

Meminta Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kabupaten Lingga segera memfasilitasi forum verifikasi dan mediasi resmi dengan menghadirkan manajemen PT CSA, perwakilan masyarakat melalui Zuhardi selaku pemegang surat kuasa, pemilik lahan, pemerintah desa, serta mantan perangkat desa yang memiliki informasi terkait riwayat tanah. Langkah ini diperlukan untuk memastikan persoalan lahan di Dusun Sambau memperoleh penanganan yang jelas dan terukur.

Razia Gabungan di Lapas Narkotika Tanjungpinang, 6 Warga Binaan Positif Narkoba Hingga 1 Blok Kedapatan Alat Hisap Sabu

  1. Menegaskan Perjuangan Hak Masyarakat Bukan Penolakan Investasi

IMKL Tanjungpinang menegaskan bahwa penyampaian dokumen dan tuntutan masyarakat terkait lahan di Dusun Sambau merupakan bentuk upaya memperjuangkan hak serta memperoleh kepastian hukum.

Langkah tersebut tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai tindakan menghambat investasi. IMKL mendukung investasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, sepanjang pelaksanaannya menghormati hak masyarakat dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

  1. Mendesak Penyelesaian Lahan Secara Transparan dan Terukur

Meminta PT CSA membuka ruang klarifikasi dan menunjukkan dokumen dasar penguasaan maupun pembebasan lahan yang menjadi objek persoalan.

IMKL juga mendesak pemerintah daerah memfasilitasi pemeriksaan dokumen, penelusuran riwayat tanah, serta verifikasi batas dan status lahan dengan melibatkan pemilik tanah, perwakilan warga, pemerintah desa, dan pihak perusahaan. Hasil verifikasi harus menjadi dasar penyelesaian yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

IMKL Tanjungpinang menegaskan akan terus mengawal perkembangan persoalan ini secara kritis, objektif, dan konstruktif. Bagi IMKL, kepastian hukum atas hak masyarakat dan keberlanjutan investasi bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan, melainkan harus berjalan beriringan demi keadilan sosial dan pembangunan Kabupaten Lingga.(tir/nel)