LHP BPK RI Perwakilan Kepri Tahun 2023, Kantor Bupati Lingga.
LINGGA (HK)- Tidak hanya “Fiktifkan” kegiatan jasa konsultasi kontruksi Tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga temukan kegiatan belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang diduga Fiktif senilai Rp 84,5 juta.
Berdasarkan LHP Keuangan Pemkab Lingga Tahun 2023, BPK temukan kegiatan sewa alat apung yang tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi.
Disperkim Lingga melakukan sewa pompong dengan penyedia berinisal SS. Adapun pembayaran dilakukan diakhir bulan setelah SS menyerahkan nota tagihan kepada PPK.
Pembayaran Belanja sewa tersebut pada Dinas Perkim dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan uang persediaan (UP) melalui transfer atau tunai kepada SS. Jumlah bukti pertanggungjawaban tahun 2023 berdasarkan surat bukti pengeluaran adalah senilai Rp84.500.000,00,
Hasil pemeriksaan dokumen, wawancara PPK, dan konfirmasi kepada penyedia menunjukkan bahwa SS tidak pernah menyewakan alat angkutan apung bermotor untuk penumpang kepada Dinas Perkim pada bulan Januari sampai dengan November 2023.
Dinas Perkim melaksanakan sewa alat angkutan apung bermotor milik SS hanya pada bulan Desember 2023 dengan nilai pembayaran senilai Rp4.000.000,
Atas hal tersebut PPK menyatakan bahwa pengadaan tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dokumen pertanggungjawaban yang dilampirkan dan tidak sepenuhnya didukung dengan dokumen yang dapat digunakan sebagai dasar pembayaran.
PPTK tidak melakukan verifikasi ulang maupun pengecekan. kembali dokumen pertanggungjawaban. PPK belum memiliki kendali untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, misalnya dokumen pertanggungjawaban belanja tidak didukung dengan dokumen yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan antara lain seperti foto dokumentasi, dan bukti nota tagihan penyedia.
Dengan demikian, realisasi belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang pada Dinas Perkim tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp80.500.000
Terhadap kondisi tersebut, Dinas Perkim telah menindaklanjuti dengan melakukan pemulihan sebagian kelebihan pembayaran melalui penyetoran ke RKUD Kabupaten Lingga senilai Rp60.500.000,00.
Sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran yang belum ditindaklanjuti sampai dengan LHP ini diterbitkan senilai Rp20.000.000,00 (Rp80.500.000,00-Rp60.500.000,00).
Hingga saat ini Kadis Perkim Lingga, Dedi Supartono belum memberikan konfirmasi terkait LHP BPK RI Perwakilan Kepri Tahun 2023. (tir)





