BATAM (HK) – Pemerintah pusat mulai memperkuat langkah strategis untuk menjadikan Batam sebagai salah satu pilar utama ketahanan ekonomi nasional. Kepastian regulasi, jaminan pasokan energi, hingga ketersediaan air baku menjadi perhatian dalam menjaga daya saing kawasan di tengah persaingan ekonomi global.
Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dradjad Hari Wibowo, menegaskan bahwa Batam memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan ketahanan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengusahaan (BP) Batam dan bertemu Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, di Ruang Rapat Kepala BP Batam, Selasa (10/11/2026).
Menurut Dradjad, kunjungan yang bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Pahlawan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat peran Batam dalam menopang perekonomian Indonesia.
Ia menilai Batam bukan sekadar kawasan industri, melainkan pintu gerbang utama Indonesia yang memiliki posisi geostrategis karena berhadapan langsung dengan dinamika geopolitik kawasan.
“Ketahanan ekonomi masyarakat di Batam menjadi prioritas utama kami karena posisi strategis Batam sangat krusial bagi penopang pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Dradjad.
Untuk memperkuat posisi tersebut, Kemenko Perekonomian berkomitmen mendorong percepatan penyempurnaan regulasi yang berkaitan dengan pengembangan kawasan bebas.
Upaya ini mencakup peningkatan kepastian hukum dalam berusaha, penguatan integrasi ekosistem kawasan melalui konektivitas wilayah, serta perluasan skema kerja sama ekonomi internasional.
Menurutnya, kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif sekaligus memberikan kepercayaan kepada investor global.
Selain regulasi, pemerintah pusat juga menaruh perhatian terhadap keberlanjutan pasokan energi dan ketersediaan air baku di Batam.
Kedua kebutuhan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menjaga kelangsungan operasional sektor industri yang terus berkembang.
Dradjad menegaskan, penguatan berbagai aspek tersebut diperlukan agar Batam mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tantangan ekonomi global.
“Kemenko Perekonomian hadir untuk mengawal agar implementasi regulasi berjalan presisi, sehingga Batam mampu memperkokoh posisinya sebagai wilayah ketahanan ekonomi dan pusat industri di tingkat regional. Harapan kami, Batam menjadi model kawasan terdepan (frontier) bagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) lainnya di Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah pusat juga melihat pentingnya integrasi pengembangan kawasan di sekitar Batam untuk memperkuat konektivitas dan memperluas peluang kerja sama ekonomi internasional.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan strategis pembangunan Batam turut dibahas bersama BP Batam, termasuk kebutuhan infrastruktur dan utilitas yang menunjang pertumbuhan investasi.
Rangkaian kunjungan kerja Kemenko Perekonomian di Batam dijadwalkan berlanjut dengan peninjauan langsung ke kawasan pengembangan teknologi dan industri digital di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat posisi Batam sebagai pusat manufaktur, logistik, perdagangan internasional, serta pengembangan industri digital yang berdaya saing global.
