BATAM (HK) – Gubernur Provinsi Kepri, H. Ansar Ahmad SE, MM menghadiri kegiatan pembukaan Gerakan Nasional (Gernas), Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia dan Gebyar Melayu Pesisir 2022, di Hotel Marriot Harbour Bay Batam, Rabu (30/03).
Dalam pembukaan itu, juga sekaligus untuk meresmikan pembukaan eksport produk-produk UMKM di Kepulauan Riau ke berbagai negara dunia, dengan total ekspor dari awal Bulan Januari hingga Maret 2022 tercatat Rp.93,8 miliar, yang ditandai dengan menabuh kompang yang dilakukan oleh para menteri dan gubernur.
Dalam kesempatan ini Ansar menyampaikan, penghargaan kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, yang telah berkenan menyelengarakan acara “Bangga Buatan Indonesia” di Kota Batam, Provinsi Kepri.
“Saya sebagai key opinion leader, tentu merasa terhormat dan ini tentunya menjadi pendorong semangat kami untuk mengimplementasikan afirmasi program dalam rangka mempercepat program Bangga Buatan Indonesia (BBI), dengan memanfaatkan semaksimal mungkin produk-produk Indonesia ataupun produk lokal, yang harus jadi kebanggaan bagi kita semua,” ucapnya.
Dengan tema “expanding to new market, recover together recover stronger” menurut Ansar adalah sebuah kemajuan luar biasa. Selain berbicara tentang bagaimana maksimalisasi penggunaan produk dalam Negeri, ujarnya, juga bisa memadukannya dengan orientasi memperkenalkan Budaya Melayu.
“Makanya ada tagline Gebyar Melayu Pesisir yang kita padukan dengan kegiatan ini,” ujar Gubernur Kepri, bangga.
Kepada Para Menteri yang hadir, baik secara langsung dan hadir secara virtual, Gubernur Ansar pun menyampaikan beberapa laporan penting, diantaranya menindaklanjuti pertemuan dengan Presiden RI Jokowi beberapa waktu lalu di Bali.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kata Ansar, telah melakukan inventarisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), bagi belanja daerah di Provinsi Kepulauan Riau, yang dari total belanja Rp.3,6 triliun, maka setelah diinventarisasi ada sebesar Rp.1,9 triliun yang memiliki kandungan TKDN nya dan akan dibelanjakan pada tahun anggaran 2022 ini.
Karena pemerintah telah menargetkan 40 persen belanja dari inventerisasi tersebut, papar Ansar, maka Rp.971 miliar atau 50,93 persennya, yang akan menggunakan produk-produk dalam negeri bagi belanja daerah di Provinsi Kepri.
“Saya juga mendorong Walikota dan Bupati untuk segera melakukan hal yang sama. Kita sudah sampaikan laporan ini ke Menko Marves dan kita nanti concern untuk mengimplementasikan ini untuk mewujudkan program afirmasi TKDN yang sudah kita sepakati,” jelas Ansar.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, lanjut Ansar, saat ini sudah membentuk Tim Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN), untuk mendorong percepatan ini di daerah. Diantaranya telah memulai input e-katalog walaupun itu baru terhadap produk-produk makan dan minuman yang jumlahnya mencapai 200 produk, yang telah dikurasi oleh Bank Indonesia (BI).
“Produk makanan dan kebutuhan perlengkapan kantor maupun hotel dan restoran akan segera kita masukkan ke e-katalog, dan kurasi ini akan terus kita lanjutkan bersama-sama, agar lebih banyak produk lokal yang bisa kita masukan ke dalam e-katalog nantinya,”ungkapnya.
Kemudian imbuhnya, Kepri bukan hanya merupakan daerah produksi masif produk dalam negeri karena banyak industri industri yang memproses barang setengah jadi disini. Sehingga, Ansar akan berusaha mendorong program hilirisasi produk di Kepri yang nantinya mampu menambah item jumlah produk-produk yang dapat masuk ke e-katalog Nasional.
“Hal ini mengingat produk-produk di Kepri, yang rata-rata juga banyak produk elektronik dan produk kelengkapan lainnya,” papar Gubernur Kepri.
Karena itu, harapnya, kami menitipkan kepada bapak-bapak Menteri, bila memungkinkan ada insentif insentif yang bisa diberikan kembali oleh pemerintah kepada industri ataupun perusahaan yang melakukan hililirisasi produk di Kepri, tentunya akan sangat membantu.
“Artinya, dengan demikian, tentu akan semakin banyak produk yang bisa kita ikut sertakan di e-katalog local, sektoral, bahkan e-katalog nasional,” harapnya.
Ansar juga menyampaikan usulan karena saat ini Pemerintah baru mengkampanyekan penggunaan Bangga Buatan Indonesia, namun dinilai masih minim sekali berkampanye untuk peningkatan kualitas produk-produk Indonesia.
“Saya kira bangga Buatan Indonesia ini harus kita sertai dengan penguatan, mendorong produk-produk di Indonesia ini agar kedepan memiliki kualitas yang lebih baik lagi sehingga mampu bersaing dengan produk-produk import,” usulnya.
Pemerintah Pusat hendaknya dapat mengkalkulasi dengan tepat, karena ketika BBI ini diterapkan 40 persen dari belanja di Daerah, Pusat, BUMN dan sebagainya, maka ketersediaan produk-produk inti harus bisa mencukupi pula.
Ansar mencontohkan, “Ketika sedang membangun struktur bangunan, maka kita akan membutuhkan material besi. Atas ketersediaan besi dan lainnya, harus tersedia dengan cukup,” terang Gubernur Ansar.
“Jika tidak, maka ketika kita harus menunggu hingga berbulan-bulan. Dan pemesanan melalui e-katalog menggangu kelancaran kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah, dan tidak menutup kemungkinan kita akan berhadapan dengan aparat penegak hukum,” jelas Ansar.
“Dan kita pun berharap, pemerintah pusat benar-benar mengkalkulasi. Sehingga ketika kita melaunching 40 persen belanja semua dengan e-katalog produk dalam negeri, maka produk produk tersebut harus tersedia dengan jumlah yang cukup,” ucapnya.
Lebih lanjut Ansar juga menyampaikan pesan dari para pelaku UMKM kepada para Menteri bahwa sesuai dengan PMK 173 Tahun 2021, Produk-produk hasil produk UMKM di Batam ini ketika keluar dari Batam ke Provinsi yang lain maka akan dikenakan PPN saat ini 11 persen.
Para pelaku UMKM meminta agar pemerintah bisa memberikan diskresi. Meskipun Kepri merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, agar produk UMKM bisa kompetitif maka bisa diberikan diskresi tanpa PPN 11 persen, sehingga bisa bersaing dengan produk dari tempat lain.
“PPN tersebut selama ini menjadi ganjalan bagi para pelaku UMKM disini. Harapan mereka, melalui pertemuan ini kiranya ada solusi-solusi lanjutan yang bisa dihasilkan melalui masukan dari para menteri yang hadir pada saat ini,” harapnya.
Dalam mendorong pengembangan UMKM di Kepri, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan beberapa program ke masyarakat, diantaranya memberikan bantuan modal Rp.20 juta, tanpa bunga.
“Tahun lalu kita mentargetkan Rp.40 miliar, dan mulai Okober kita launching hingga Desember terserap lebih dari Rp.30 miliar. Dan tahun ini, masih kita lanjutkan. Agar pelaku UMKM yang membutuhkan modal kerja, mereka dapat mendapatkannya dengan mudah dan baik. Kita memanfaatkan channeling bank daerah untuk mengimplementasikan itu,” jelasnya
Selanjutnya bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah mengangarkan Rp.1,4 miliar, untuk memberikan bantuan alat sterilisasi produk yang akan diberikan kepada salah satu koperasi yang merupakan binaan OPD, yang digunakan untuk membantu produk-produk UMKM kita bisa tembus ke pasar internasional karean dengan alat ini masa expired produk menjadi lebih lama.
“Kalau ini sukses, Insya Allah kita akan berikan bantuan di semua Kabupaten/Kota di Kepri dalam rangka komitmen kita mendorong UMKM. Sehingga kedepannya akan lebih baik lagi,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, jelas Ansar, secara bertahap akan memberikan bantuan sertifikasi halal bagi para UMKM di Kepri dalam rangka untuk mendorong UMKM di Kepri lebih banyak menghasilkan diversifikasi produknya sehingga e-katalog yang ada kedepannya, bisa lebih banyak menampilkan produk-produk unggulan di Kepri dan dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
Kehadiran para menteri di Kepri, kata Ansar, mendorong semangat masyarakat, saat ini pertumbuhan ekonomi Kepri sudah tembus 3,43 persen, yang sebelumnya 2020 minus 3,80 persen. “Dengan dorongan TKDN ini serta pengembangan UMKM, dan dibukanya pariwisata kembali, mudah-mudahn akan tembus pada angak 5 sampai dengan 6 persen, di tahun 2022.
“Kami ucapkan terikasih atas kolaborasi ini, mudah-mudahan kolaborasi daerah dan pusat yang harmonis seperti ini akan mendorong percepatan pengembangan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau,” tutupnya.
Pada acara ini juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kepri dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), guna memperkuat kajian, penelitian, pengembangan dan juga penerapan inovasi UMKM di Provinsi Kepri, dilanjutkan penyerahan Bantuan Subsidi dengan bunga 0% dari Pemerintah Provinsi Kepri,
kepada UMKM Tahun 2022 serta penyerahan Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis dari Pemprov Kepri kepada 375 UKM dan IKM, di Kepulauan Riau.(nov/r).
