BATAM (HK) — Inflasi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada September 2026 mulai melandai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Kepri tercatat 3,49 persen (yoy), turun dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 3,87 persen.
Meski mengalami penurunan, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,28 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri Rony Widijarto P mengatakan, perkembangan inflasi tersebut menunjukkan tekanan harga di Kepri mulai mereda, meski sejumlah komoditas masih memberikan kontribusi cukup besar.
“Inflasi Kepri pada September 2026 tercatat 3,49 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,87 persen,” kata Rony berdasarkan keterangan resmi BI Kepri, Jumat (2/10/2026).
Ia menjelaskan, inflasi tahunan Kepri terutama masih dipengaruhi kenaikan harga emas perhiasan, angkutan udara, bensin, nasi dengan lauk, serta beras.
Emas perhiasan memberikan andil terbesar, yakni 0,44 persen, disusul angkutan udara 0,30 persen, bensin 0,27 persen, nasi dengan lauk 0,26 persen, dan beras 0,18 persen.
Menurut Rony, masih tingginya harga emas perhiasan sejalan dengan perkembangan harga emas global. Sementara tarif angkutan udara dan harga bensin masih berada di atas level tahun sebelumnya.
“Selain itu, harga nasi dengan lauk masih berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini antara lain dipengaruhi akumulasi kenaikan harga pada beberapa periode sebelumnya serta masih tingginya biaya bahan baku dan faktor produksi,” ujarnya.
Harga Cabai Mulai Jadi Perhatian
Secara bulanan, inflasi Kepri pada September 2026 tercatat 0,27 persen (mtm). Angka ini berbalik dari kondisi Agustus yang mengalami deflasi 0,17 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama dengan inflasi 0,88 persen dan andil 0,26 persen.
Kenaikan terutama dipicu harga cabai merah, kangkung, dan cabai rawit. Keterbatasan panen di sejumlah daerah sentra produksi di Sumatera bagian Utara dan Jawa menjadi salah satu faktor pendorong.
Harga daging ayam ras juga mengalami peningkatan akibat kenaikan permintaan di tengah pasokan yang terbatas.
Rony mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian memasuki Oktober, terutama karena komoditas hortikultura cukup sensitif terhadap perubahan pasokan.
“Memasuki Oktober 2026, terdapat beberapa faktor pendorong inflasi yang perlu diwaspadai, antara lain volatilitas harga emas dunia, tekanan terhadap imported inflation, serta potensi kenaikan komoditas hortikultura seperti cabai merah dan cabai rawit,” jelasnya.
Di sisi lain, tekanan inflasi September tertahan oleh kelompok transportasi yang mengalami deflasi 0,25 persen dengan andil negatif 0,03 persen.
Penurunan tersebut terutama berasal dari tarif angkutan udara yang turun seiring masuknya periode low season setelah berakhirnya musim liburan.
BI dan TPID Perkuat Pengendalian Inflasi
Secara spasial, seluruh wilayah IHK di Kepri mencatat inflasi. Kota Batam mengalami inflasi 3,65 persen, Kota Tanjungpinang 3,76 persen, sedangkan Kabupaten Karimun 1,63 persen secara tahunan.
Di wilayah Sumatera, inflasi Kepri berada di posisi kelima, setelah Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Sumatera Barat.
Untuk menjaga stabilitas harga, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kepri terus memperkuat sinergi melalui berbagai program.
Salah satunya Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), yang diarahkan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pasokan pangan.
Sejumlah langkah juga telah dilakukan sepanjang September, mulai dari High Level Meeting TPID se-Provinsi Kepri, Rapat Koordinasi TPID Kota Batam, penyaluran SPHP secara rutin di berbagai kabupaten/kota, hingga penyaluran sarana dan prasarana ketahanan pangan kepada kelompok tani unggulan di Kepri.
Rony menegaskan, koordinasi bersama TPID akan terus diperkuat agar tekanan harga dapat dikendalikan.
“Ke depan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat sinergi untuk stabilitas inflasi di Kepri,” katanya.
Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan kerja sama antardaerah (KAD), serta koordinasi pengendalian inflasi.
Dengan berbagai langkah tersebut, inflasi Kepri diharapkan tetap terkendali hingga akhir 2026 dalam rentang sasaran 2,5 persen plus-minus 1 persen. (dam)
