Diskusi rutin Forum Pemred PWI Kepri yang digelar di Graha PWI Kepri, Ruko Purimas, Batam, Selasa (22/9/2026)
- Giat Forum Pemred PWI Kepri
BATAM (HK) – Absennya sosok Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dalam acara Pelantikan Ulang Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri masa bakti 2023–2028 di Ballroom Harmoni One, Batam Center, Kamis (17/9/2026), rupanya berbuntut panjang.
Isu ini mendadak jadi pokok pembicaraan hangat dan bahan evaluasi mendalam di tingkat para pemimpin redaksi.
Dalam diskusi rutin Forum Pemred PWI Kepri yang digelar di Graha PWI Kepri, Ruko Purimas, Batam, Selasa (22/9/2026), sejumlah Pemred secara terbuka mencecar panitia pelaksana pelantikan.
Mereka mempertanyakan mengapa orang nomor satu di Kepri itu sama sekali tak kelihatan di agenda krusial organisasi pers tertua di Indonesia tersebut.
Teka-teki itu akhirnya dijawab langsung oleh Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani.
Bukan karena lupa protokoler atau terselipnya surat di meja birokrasi, Saibansah mengakui bahwa panitia memang sengaja tidak melayangkan undangan untuk sang Gubernur.
Keputusan ini diambil bukan untuk memutus silaturahmi, melainkan bentuk sikap realistis agar pers tidak kembali diberi “harapan palsu”.
“Ya, kami pesimis Gubernur bisa hadir dalam gelaran ini. Sebelumnya kita sudah tiga kali bersurat resmi untuk bersilaturahmi dan audiensi, hanya saja tidak mendapat respons. Jadi kami tidak yakin beliau bisa hadir juga,” ungkap Saibansah di hadapan para pimpinan media.
Jawaban panitia itu langsung menyentil kesadaran para Pemred yang hadir. Di meja diskusi, ketidakhadiran Gubernur Ansar yang tak lagi diundang justru membentangkan fakta yang cukup menggelitik, keran komunikasi antara Balai Seriti dan insan pers rupanya sudah cukup lama tersumbat.
Sikap ‘dingin’ Pemprov Kepri ini terasa makin kontras ketika lembaga negara lainnya justru menyambut hangat pers. Di acara pelantikan tersebut, jajaran Forkopimda seperti Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan hingga Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo hadir langsung dan tak segan melontarkan pujian atas peran vital pers bagi stabilitas daerah. Wakapolda mewakili Kapolda yang kebetulan menghadiri acara internal di tempat yang sama.
Kondisi “lembaga lain merangkul, Pemprov justru memunggungi” ini memantik reaksi dari Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepri, Rinaldi Samjaya, yang turut hadir mendampingi Ketua Forum Pemred PWI Kepri, Marganas Nainggolan.
Menurut Rinaldi, apa yang terjadi saat pelantikan hanyalah puncak dari gunung es dari sikap Pemprov selama ini.
“Memang kalau kita cermati selama ini, Gubernur Kepri agaknya memang kurang perhatian terhadap pers,” ujar Rinaldi menanggapi gejolak pertanyaan para Pemred.
Bagi Forum Pemred PWI Kepri, keputusan panitia untuk “pilih pesimis ketimbang kecewa” direspons sebagai langkah bermartabat. Mengusung spirit “DNA Pejuang” serta arahan dari Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, PWI Kepri membuktikan bahwa independensi dan marwah jurnalisme tidak akan goyah hanya karena tak disapa pejabat.
Rangkaian agenda penataan organisasi, mulai dari Orientasi Keorganisasian dan Kewartawanan (OKK) hingga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 18–19 September 2026 di BP Batam tetap melaju kencang tanpa hambatan.
Diskusi Forum Pemred sore itu ditutup dengan satu pesan tersirat yang cukup menohok, PWI Kepri akan terus berjalan mengawal pembangunan daerah. Namun, jika untuk sekadar membalas surat audiensi saja Pemprov begitu berat, publik tentu bisa menilai sejauh mana komitmen sang kepala daerah dalam mendengarkan suara publik melalui pers.(red)
