PADANG (HK) – Nasib memprihatinkan dialami 105 calon jamaah umrah asal Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Uang perjalanan telah dibayarkan, keberangkatan dari kampung halaman sudah dilakukan, tetapi impian mereka menjejakkan kaki di Tanah Suci justru kandas.
Bukannya terbang ke Arab Saudi, para jamaah malah telantar berhari-hari di Tangerang tanpa kepastian. Lebih memprihatinkan lagi, biro perjalanan yang membawa mereka, Suka Travel di bawah naungan PT Sultan Khatulistiwa Indonesia, diduga tidak memiliki legalitas aktif sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).
Bahkan, pihak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menyebut perusahaan tersebut sudah diblokir dan tidak lagi beroperasi.
Persoalan ini memunculkan dugaan serius adanya praktik penyelenggaraan perjalanan umrah tanpa izin yang berpotensi merugikan ratusan calon jamaah.
Keluarga jamaah pun mempertanyakan bagaimana perusahaan yang disebut telah diblokir masih bisa menghimpun jamaah, menerima pembayaran, hingga mengatur perjalanan menuju Tanah Suci.
Hingga Senin (9/11/2026), sebanyak 105 jamaah tersebut belum juga diberangkatkan ke Arab Saudi. Mereka terpaksa bertahan di sebuah hotel kecil di sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Setelah berhari-hari menunggu tanpa kejelasan, sebagian jamaah akhirnya memilih pulang ke kampung halaman.
Rombongan tersebut sebelumnya berangkat dari Pasaman Barat pada Selasa (3/11/2026) menuju Kota Padang. Mereka kemudian diinapkan di Asrama Haji Padang selama dua malam sebelum diarahkan melanjutkan perjalanan ke Jakarta.
Namun, perjalanan yang semula dijanjikan menuju Jeddah justru berubah menjadi rangkaian penantian panjang. Jadwal penerbangan tak kunjung terealisasi, sementara informasi dari pihak travel terus berubah.
Salah seorang keluarga jamaah, Dodi, mengungkapkan bahwa kejanggalan sebenarnya sudah terlihat sejak sebelum keberangkatan. Saat pendaftaran, para jamaah dijanjikan akan terbang langsung dari Bandara Internasional Minangkabau menuju Jeddah.
Akan tetapi, menjelang hari keberangkatan, rute perjalanan mendadak berubah. Pihak travel sempat menyampaikan bahwa jamaah akan transit terlebih dahulu di Malaysia.
Tak lama kemudian, informasi kembali berubah dengan menyebut penerbangan langsung dari Padang menuju Jeddah.
Bahkan, selama berada di Asrama Haji Padang, informasi mengenai rute penerbangan disebut berubah-ubah dalam satu hari. Situasi tersebut membuat keluarga mulai curiga dan mempertanyakan kepastian keberangkatan.
“Kami sudah menghubungi pihak travel untuk meminta penjelasan, apa sebenarnya masalahnya dan kenapa jamaah belum juga diberangkatkan. Namun, tidak ada respons yang jelas,” ungkap Dodi.
Kondisi semakin kacau ketika rombongan tiba di Tangerang. Para jamaah hanya menerima janji keberangkatan tanpa kepastian. Pagi menunggu hingga sore, sore berlanjut malam, tetapi tiket dan jadwal penerbangan menuju Arab Saudi tak kunjung terealisasi.
Di tengah ketidakpastian tersebut, para jamaah mulai panik. Mereka telah meninggalkan kampung halaman, mengeluarkan biaya perjalanan, bahkan harus menanggung kelelahan selama perjalanan panjang. Namun, pihak yang seharusnya bertanggung jawab justru dinilai tidak memberikan penjelasan yang memadai.
Situasi semakin memprihatinkan setelah pimpinan travel bernama Isbagel disebut menghilang dan tidak lagi memberikan kepastian kepada jamaah. Para calon jamaah akhirnya memilih pulang karena tidak melihat adanya penyelesaian konkret.
Pada Senin (9/11/2026), sejumlah jamaah telah kembali pulang ke Padang. Sementara sisanya dijadwalkan dipulangkan pada Selasa (10/11/2026).
Keluarga jamaah menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan janji. Mereka menuntut pertanggungjawaban pihak travel, termasuk pengembalian seluruh biaya perjalanan apabila keberangkatan umrah memang tidak dapat direalisasikan.
DIDUGA BUKAN KALI PERTAMA
Kasus yang menimpa 105 jamaah Pasaman Barat ini juga memunculkan dugaan bahwa persoalan Suka Travel bukan kali pertama terjadi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, travel tersebut diduga pernah membawa jamaah umrah dengan persoalan kepulangan yang tidak bersamaan. Sebagian jamaah disebut tidak kembali dalam satu rombongan dan juga ditelantarkan.
Informasi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang untuk memastikan apakah terdapat pola persoalan yang sama dalam penyelenggaraan perjalanan umrah sebelumnya.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan ini tentu tidak bisa dipandang sebagai sekadar kegagalan teknis keberangkatan. Ada hak jamaah yang harus dilindungi dan tanggung jawab penyelenggara yang harus dipertanyakan.
Keluarga jamaah mendesak aparat penegak hukum turun tangan untuk mengusut seluruh proses penghimpunan dana, legalitas perusahaan, penggunaan dokumen perjalanan, hingga keberadaan pimpinan travel.
Mereka juga meminta agar seluruh kerugian jamaah dihitung secara transparan dan uang yang telah dibayarkan dikembalikan sesuai hak masing-masing.
KEMENHAJ: PT SULTAN SUDAH DIBLOKIR
Fakta yang lebih mengejutkan terungkap ketika petugas Kementerian Haji dan Umrah mendatangi para jamaah yang terlantar tersebut di Tangerang.
Dalam keterangannya kepada jamaah, petugas tersebut menyebut PT Sultan Khatulistiwa Indonesia atau Suka Travel sudah tidak aktif dan telah diblokir. Perusahaan itu disebut tidak lagi dapat menerbitkan dokumen identitas keberangkatan jamaah menggunakan izin PPIU miliknya.
Petugas tersebut juga menyinggung dugaan penggunaan identitas atau fasilitas milik travel lain untuk mengurus keberangkatan jamaah.
Bahkan, muncul dugaan penggunaan ID card milik PPIU lain dalam proses pemberangkatan. Meski demikian, dugaan tersebut masih membutuhkan pemeriksaan dan klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait.
“PT Sultan itu tidak aktif, tidak beroperasi lagi. Jadi, kami mengimbau masyarakat agar menginformasikan bahwa PT Sultan sudah tidak ada. Siapa pun yang ingin mendaftar umrah, pastikan datang langsung ke Kementerian Haji terdekat untuk mengecek legalitas travel,” kata petugas Kemenhaj tersebut.
Kemenhaj juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan mentransfer uang kepada agen maupun ke rekening pribadi. Pembayaran biaya umrah harus dilakukan melalui rekening resmi perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang memiliki izin.
Petugas tersebut menegaskan, agen tidak dibenarkan menerima langsung pembayaran jamaah. Kalaupun ada pihak yang mengaku memiliki kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan travel resmi, hal itu tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk menghimpun uang jamaah.
Masyarakat yang merasa dirugikan juga dipersilakan menempuh jalur hukum dengan melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk kepolisian.
Kini, persoalan 105 jamaah Pasaman Barat bukan lagi sebatas soal jadwal penerbangan yang tertunda. Legalitas penyelenggara, aliran dana jamaah, dugaan penggunaan identitas PPIU lain, serta tanggung jawab pimpinan travel menjadi sederet persoalan yang perlu diusut secara menyeluruh.
Jamaah telah membayar dan memenuhi kewajibannya. Kini, mereka menuntut pihak yang menghimpun uang dan menjanjikan keberangkatan untuk bertanggung jawab. Jangan sampai impian beribadah ke Tanah Suci justru berakhir dengan kerugian dan penelantaran. (dam)
