BATAM (HK) – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Ombudsman Kepri) melakukan koordinasi langsung ke Kantor PLN Batam pada Jumat (19/12/2025). Langkah ini diambil guna memastikan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan akses listrik yang stabil tidak terganggu selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Rombongan Ombudsman Kepri yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr. Lagat Siadari diterima langsung oleh Direktur Utama PLN Batam, Muhammad Irwansyah Putra dan jajaran Direksi lainnya.
Dalam pertemuan, Lagat menyatakan bahwa kelistrikan merupakan komponen vital dalam pelayanan publik yang dampaknya sangat luas bagi masyarakat terutama pada momen besar seperti Nataru.
“Kedatangan kami adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan. Kami tidak ingin ada ‘hadiah’ mati lampu di tengah perayaan Nataru. Kami juga ingin menanyakan detail kesiapan teknis, antisipasi cuaca, hingga skema darurat jika terjadi gangguan,” tegas Lagat saat memimpin koordinasi.
Menanggapi pengawasan Ombudsman, PLN Batam melalui Direktur Operasi, Dinda Alamsyah, memaparkan bahwa selama periode Siaga Kelistrikan Nataru 2025-2026 yakni sejak 18 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026 masih dalam kondisi normal.
“Daya mampu pasok PLN Batam sebesar 844,2 MW dan cadangan sebesar 79,2 MW. Sedangkan prediksi beban puncak tertinggi selama masa siaga sebesar 755,0 MW,” jelasnya
Selama periode Nataru, lanjutnya, PLN Batam membuka sebanyak 35 Posko SIAGA sebanyak dengan total personel sebanyak 712 orang yang terdiri dari Pengatur Beban, Pembangkitan, Transmisi, Gardu Induk, Distribusi, SCADA & Proteksi, Infrastruktur IT, Humas, dan Logistik yang tersebar di wilayah operasi PT. PLN Batam.
Selain itu, PLN Batam pun mempersiapkan berbagai strategi operasi serta peralatan peripheral untuk mendukung keandalan kelistrikan dan juga berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti Kepolisian dan Pemadam Kebakaran.
Untuk mengatasi, gangguan cuaca, Dinda Alamsyah menyampaikan bahwa PLN Batam selalu meningkatkan kesiapan proteksi.
“Di Batam gangguan jaringan akibat petir seringkali terjadi. Kami selalu meningkatkan proteksi agar transmisi dan distribusi tidak bermasalah. Kami lakukan update cuaca setiap jam dan pada November 2025 kami juga menambah 6 unit lightning arrester,” ucapnya.
Tidak hanya mengantisipasi gangguan akibat cuaca, PLN Batam pun menambah satu posko di infrastruktur terkait cyber security untuk melindungi infrastruktur vital dari serangan siber yang bisa melumpuhkan pasokan listrik, mencegah kerugian finansial, menjaga data pelanggan dan perusahaan, serta mempertahankan reputasi sebagai penyedia energi vital, memastikan kelangsungan operasional dan kepercayaan publik di era digital.
Meski mengapresiasi persiapan teknis yang matang, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari menitipkan pesan bagi PLN Batam terkait pelayanan pelanggan.
Pertama ia menekankan agar PLN Batam tidak hanya fokus pada sisi teknis di lapangan, tetapi juga pada layanan pengaduan.
“Petugas di lapangan mungkin siap, tapi kalau Call Center sulit dihubungi saat ada kendala, itu adalah kegagalan pelayanan publik. Kami minta tambah layanan pengaduan dan respon cepat harus menjadi prioritas utama. Jangan ada masyarakat yang merasa terabaikan,” tambahnya.
Lalu Ombudsman Kepri meminta PLN Batam untuk secara masif mempublikasikan peta kerawanan dan kesiapan posko siaga kepada publik.
“Masyarakat berhak tahu sejauh mana PLN siap melayani mereka. Publikasi yang transparan akan menciptakan rasa tenang. Kami di Ombudsman akan terus memantau kinerja PLN selama masa siaga ini mulai 18 Desember hingga 8 Januari mendatang,” tutup Lagat.(r/nel).
