Menu

Mode Gelap

Menu

Mode Gelap

POLITIK

Badan Pengkajian MPR Serahkan Hasil Kajian PPHN

badge-check


					Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Minggu (3/7/2022).  - REPUBLIKA Perbesar

Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Minggu (3/7/2022). - REPUBLIKA

JAKARTA (HK) – Badan Pengkajian MPR secara resmi menyerahkan hasil kajian terkait substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan pilihan bentuk hukum dari PPHN. Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat mengaku bersyukur MPR menindaklanjuti hasil kajian tersebut.

“Syukur alhamdulillah secara resmi tadi sudah diterima dan disepakati oleh Ketua MPR beserta seluruh pimpinan MPR dan untuk segera ditindaklanjuti. Jadi sekali lagi terima kasih,” kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Djarot menegaskan Badan Pengkajian MPR sudah menyepakati bahwa PPHN tidak akan dilakukan melalui amendemen UUD 1945 pada periode ini. Hal tersebut menegaskan tidak ada spekulasi tentang amandemen. “Tidak ada syak wasangka, tidak ada macam-macam anggapan, saling mencurigai sesama kita,” ujarnya.

Setelah penyerahan hasil kajian ini, MPR akan membentuk panitia ad hoc. Politikus PDIP itu mengatakan panitia ad hoc dibentuk itu khusus untuk mendalami dan menindaklanjuti penyusunan PPHN yang dasarnya yang materinya sudah disampaikan secara resmi pada pimpinan hari ini.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo apa yang diputuskan MPR periode ini berbeda dengan MPR periode lalu. MPR periode 2014-2019 lalu merekomendasikan MPR periode 2019-2024 untuk melakukan kajian.

“Hari ini kita telah selesai melakukan kajian dan kemajuannya adalah kita sedang mencarikan jalan atau titik di mana kita akan melakukan konvensi konstitusi dengan melibatkan seluruh stakeholder yaitu seluruh lembaga pimpinan tinggi negara dari mulai DPR, MPR, DPD, termasuk lembaga kepresidenan KY, MK, MA, BPK untuk terlibat dalam pembahasan ini yang menyangkut legislatif, yudikatif, dan eksekutif,” ucapnya. (rpb)

Sumber: republika.co.id

Baca Lainnya

Musrenbang Kelurahan Rampung, Tingkat Kota Dijadwalkan 26 Februari

23 Januari 2025 - 21:33 WIB

Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang Riono saat membuka Musrenbang Kelurahan Kemboja yang digelar di Yayasan Xin Ling Fa Men Buddha, Kamis (23/1)

Komisi II DPR RI Sepakati Pelantikan Kepala Daerah Tak Sengketa MK 6 Februari

22 Januari 2025 - 20:19 WIB

Rapat Komisi II DPR bersama Mengari, KPU, Bawaslu, dan DKPP membahas jadwal pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024, di Gedung DPR, Rabu (22/1).

Rakor Bersama Kementerian ATR/BPN

22 Januari 2025 - 13:01 WIB

Bupati Bintan memaparkan RDTR WP Bandar Seri Bentan dan Kawasan Wisata Pantai Trikora saat mengikuti Rakor Lintas Sektoral yang digelar oleh Kementerian ATR/BPN RI.

Katalog Elektronik Versi 6.0 untuk Efisiensi Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Diluncurkan

21 Januari 2025 - 18:39 WIB

Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat menyerahkan cinderamata kepada Kepala LKPP, Hendrar Prihadi di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (21/1)

Pendataan Non-ASN Dipastikan Tuntas 100 Persen

20 Januari 2025 - 22:13 WIB

Sekda Tanjungpinang Zulhidayat
Trending di BERITA TERKINI