Menu

Mode Gelap
Peringati Hari Nusantara, DPC HNSI Kepulauan Anambas Bagikan Makanan Bergizi Gratis di SDN 004 Genting AWe Hentikan Gugatan Ke MK, Nizar-Novrizal Sah Pemenang Pilkada Lingga 2024 Laksanakan Arahan Presiden, Kepala BP Batam Efisiensikan Anggaran 2025 Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, BP Batam Prioritaskan Pengembangan Kawasan Strategis DKP Kepri – Traveloka dan CARE Indonesia Proteksi Ekosistem Mangrove di Pulau Bintan Melalui Pemberdayaan Kelompok Perempuan Pria Lansia Ditemukan Tewas di Bengkel Alat Berat di Kijang Bintan

BERITA TERKINI

Pemerintah Tegaskan Tetap Terapkan PPDB

badge-check


					Pemerintah Tegaskan Tetap Terapkan PPDB Perbesar

JAKARTA (HK) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai jalur zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus tetap diberlakukan.

“Menurut saya sih masih tetap harus diberlakukan ya. Itu kan dalam upaya kita mencegah kastanisasi sekolah yang dulu dan kecurangan jauh lebih parah dibanding sekarang kan,” kata Muhadjir saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Alih-alih melakukan perubahan, Muhadjir menilai seharusnya pemerintah daerah melakukan evaluasi internal untuk menyusun peraturan terkait penindakan terhadap praktik kecurangan dalam jalur zonasi yang muncul.

“Apalagi yang main curang itu para pejabatnya nah ini yang akan semakin parah nanti,” kata Muhadjir

Lebih lanjut, Muhadjir mengimbau pemerintah daerah agar melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Hal ini dinilai untuk menghilangkan julukan sekolah favorit yang disebut menjadi biang keladi dalam permasalahan di jalur zonasi sistem PPDB.

“Semua sekolah harus favorit, sehingga seseorang itu tidak harus kemudian melakukan kecurangan karena masih terpersepsi ada sekolah favorit itu. Dan itu kalo sampe terjadi itu pemda harus segera melakukan evaluasi,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah permasalahan mencuat terkait jalur zonasi sistem PPDB di sejumlah daerah. Salah satunya terjadi di Kota Bogor.

Sebanyak 300 aduan dilayangkan perihal indikasi kecurangan sistem PPDB. Hasil verifikasi dan pemeriksaan di lapangan menunjukkan adanya indikasi pindah kartu keluarga (KK) demi bisa lolos jalur zonasi.

Wali Kota Bogor Bima Arya kemudian geram dan menyarankan agar PPDB jalur zonasi dihentikan apabila sistem yang berlaku tak berjalan optimal.

“Kalaupun zonasi ini masih diterapkan sistem harus lebih rapi lagi, sistem kependudukan kita, sistem verifikasi, kemudian infrastruktur sekolah. Selama infrastruktur belum merata enggak mungkin pakai sistem zonasi ini,” kata Bima pada Jumat (7/7/2023).

Sumber: CNN Indonesia

Baca Lainnya

Hendra Setiawan Bakal “GANTUNG RAKET”usai Indonesia Masters

12 Desember 2024 - 11:09 WIB

Gajah Liar Masuki Wilayah Permukiman Penduduk di Pekanbaru

12 Desember 2024 - 11:07 WIB

116 Kasus HIV/AIDS Baru sepanjang 2024 di Tabanan

11 Desember 2024 - 16:59 WIB

MAN 2 Batam Sabet Juara 3 di Turnamen Futsal Istana Sport Cup 2024

11 Desember 2024 - 15:53 WIB

Ansar dan Menteri Pertanian Bahas Ketahanan Pangan dan Potensi Industri Pertanian di Kepri

11 Desember 2024 - 13:28 WIB

Trending di KEPRI