BATAM (HK) – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam melalui Surat Keputusan (SK) nomor 552/DK.00.00/VII/2022 menetapkan 72 sekolah sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI) di Kota Batam.
Hal ini sesuai dengan program dari pemerintah pusat, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang layak kepada seluruh peserta didik tanpa terkecuali.
Program ini juga sesuai dengan program Walikota Batam, yakni ingin menjadikan Batam sebagi kota sehat. salah satu indikator menuju kota sehat itu adalah ada layanan sekolah inklusif.
Kepala Bidang Pembinaan SD, Mansur, S.Pd mengatakan, 72 sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif itu ada sekolah negeri dan ada juga sekolah swasta.
“Dari 72 itu, 51 SD dan 21 SMP. Tercatat ada sekitar 102 peserta didik PDBK pada SPPI” kata Mansur saat melakukan rapat koordinasi bersama guru pembimbing khusus (GPK), Kamis (2/1/2023) di SMP Negeri 3 Batam.
Dikatakan Mansur, dalam rapat koordinasi tersebut dibahas layanan-layanan yang sudah dilaksanakan sekolah serta mengevaluasi GPK yang belum melaksanakan tugas dikarenakan jam mengajar yang sudah padat.
Pendidikan inklusif merupakan salah satu pendidikan yang diperuntukkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK).
Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik.
“Dalam dunia pendidikan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif diperlukan guru-guru yang memiliki komitmen dan integritas yang tinggi,” ujar Mansur.
Dijelaskan Mansur, selain kemampuan pedagogis yang mumpuni karena yang dihadapi adalah anak-anak dengan kondisi kompleks, sehingga memerlukan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra.
Sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keaneka-ragaman dan menghargai perbedaan. Sekolah harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual, Guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif.
“Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan,” tuturnya.
Selain itu lanjutnya, guru harus mampu menciptakan pembelajaran berbasis individual yang menghargai perbedaan setiap anak. Dalam penyusunan progam pembelajaran misalnya, guru hendaknya sudah memiliki data pribadi atau karakteristik spesifik setiap peserta didik.
Seperti tingkat perkembangan sensor-motorik, kemampuan kognitif, kemampuan berbahasa, keterampilan diri, konsep diri, kecenderungan minat dan bakat, kreativitas, serta kemampuan berinteraksi sosial.
Oleh karena itu, jika melihat tugas berat yang harus diemban oleh guru-guru sekolah inklusi, gelar pahlawan tanpa tanda jasa lebih pantas disematkan kepada mereka.
Selain dukungan guru, penerimaan siswa, masyarakat dan orang tua juga memberikan andil bagi terselenggaranya pendidikan inklusi secara optimal.
“Implementasi pendidikan inklusi di sekolah sesungguhnya secara tidak langsung sedang mengembangkan pendidikan karakter bagi siswa, yaitu sikap menghargai, rasa empati, dan solidaritas terhadap teman,” tuturnya. (dam)
