TANJUNGPINANG (HK) – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tanjungpinang Teguh Susanto menegaskan, sikap Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, dan dalam hal ini Walikota, Rahma, tetap tidak mengizinkan dua ritel raksasa buka di Kota Tanjungpinang.
Hal ini menanggapi isu yang beredar di masyarakat, terkait dua ritel raksasa nasional yang akan membuka cabang di kota Gurindam tersebut.
“Penegasan ini kami sampaikan, terkait isu-isu ritel Alfamart dan Indomaret, yang akan masuk ke Tanjungpinang,” kata Teguh, Selasa (17/1/2023).
Selanjutnya Teguh menjelaskan, sejauh ini Walikota tetap berkomitmen, untuk mendukung dan melindungi sekitar 160 swalayan lokal Tanjungpinang, mulai dari yang besar hingga yang kecil.
“Apalagi kita semua baru bangkit pascapandemi, sehingga penguatan ekonomi melalui pelaku usaha lokal perlu dukungan penuh pemerintah. Beliau menyampaikan, sebagai bentuk cintanya kepada usaha lokal, 2 ritel yang berniat membuka puluhan unit itu tetap tidak diizinkan,” jelasnya.
Sebelumnya, Rabu (22/6/2022) silam, Ketua Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, Fengky Fesinto menegaskan, bahwa dirinya juga tidak setuju, bila Pemerintah Kota Tanjungpinang memberikan izin ritel besar itu masuk ke Tanjungpinang.
“Ini demi kepentingan masyarakat Tanjungpinang terutama usaha kecil. Lebih baik ritel itu tidak ada di Tanjungpinang,” tegasnya,
Dia menyampaikan, apabila ritel-ritel itu diizinkan masuk Tanjungpinang, maka secara otomatis akan mempengaruhi ratusan pelaku usaha kecil menengah ke bawah.
Menurut Fengky, jika pemerintah tidak bisa membantu atau memberikan subsidi kepada masyarakat atau pelaku usaha, paling tidak bisa mencegah masuknya ritel ternama tersebut.
“Jika pelaku usaha kecil tutup, otomatis akan menciptakan pengangguran yang lebih banyak,” sebut Fengki yang juga membidangi perekonomian dan keuangan tersebut.
Pemko Tanjungpinang harus tetap cermat dengan prinsip kehati-hatian dalam kebijakannya terutama terkait keberlangsungan pelaku usaha lokal. Karena setiap kebijakan pemerintah harus menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama. (eza)
