Tidak Ingin Bawa Nama Presiden.
JAKARTA (HK) – Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Mardiono saling mengklaim diri sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Mardiono menyatakan kesiapan mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP menggantikan Suharso.
“Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian untuk mengisi jabatan Plt. Ketua Umum PPP. Atas dukungan dan doa para kiai yang ada di majelis ini, bismillah saya akan bekerja keras agar PPP bisa bangkit di Pemilu 2024,” kata Mardiono, Senin (5/9).
Sementara itu, Suharso menyatakan dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum PPP dalam video resmi. Pernyataan itu disampaikan Suharso dan sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha.
Dalam video itu terlihat Suharso sedang berbicara di hadapan kader PPP di acara Bimtek DPRD Fraksi PPP Se-Indonesia yang digelar di Hotel Redtop, Pecenongan Jakarta Pusat, Selasa (6/9).
Suharso menegaskan informasi seputar statusnya sebagai Ketua Umum PPP yang berkembang di tengah masyarakat saat ini tidak benar. “Saya masih Ketua Umum PPP. Saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan,” kata Suharso.
Ia mengaku telah melakukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan. Suharso pun meminta agar tidak ada pihak yang membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta lembaga negara dalam permasalahan yang tengah terjadi sekarang.
Penunjukan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP dikabarkan ditetapkan lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar pada 4-5 September lalu di Serang, Banten.
“Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai, bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025,” ujar Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M. Tokan dalam keterangannya, Minggu (4/9).
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebut usulan pemberhentian Suharso telah disepakati 30 dari total 34 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP dalam Mukernas. Sedangkan, sisa empat DPW yang tidak hadir, menurut Arsul karena tidak mendapat tiket pesawat.
Arsul mengungkap dorongan untuk konsolidasi partai menjadi alasan kuat pencopotan Suharso. Keinginan itu belakangan diperkuat oleh pernyataan Suharso soal amplop kiai yang memicu kontroversi sejumlah pihak di internal partai.
Sumber: CNN ID
