BATAM (HK) – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), H.M Rudi SE, meminta kepada seluruh pegawai di lingkup BP Batam atau otorita Batam, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, guna mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Demikian disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM, bertempat di Balai Rungsari, Kantor BP Batam, Kamis (24/2), siang.
Rudi mengatakan, meningkatkan kualitas pelayanan tersebut, guna mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), yang sudah menjadi komitmen yang harus diwujudkan.
“Ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen kita sejak awal. Komitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan juga peningkatan kualitas pelayanan,” ujar Rudi.
Ditegaskannya, seluruh pegawai di lingkungan BP Batam diminta untuk bisa bekerja sesuai tupoksi masing-masing. “Yang jelas, pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku,” tegasnya.
Jika semasa bertugas atau dalam memberikan pelayanan terdapat hal-hal yang tak sesuai dengan yang diharapkan, jelas Rudi, saya akan meminta kepada pimpinan unit kerja, untuk dapat mengambil tindakan sebagaimana mestinya.
“Itu semata-mata dilakukan agar tidak melukai komitmen kita dalam membangun zona integritas di BP Batam,” kata Kepala BP Batam, yang sekaligus sebagai Walikota Batam ini.
Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari menyampaikan perihal dasar, terkait urgensi dan tujuan dari pelaksanaan Zona Integritas WBK dan WBBM tersebut.
Contohnya, kata Lagat, dimulai dari reformasi birokrasi, merupakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.
“Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tinggi hingga terendah, serta melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret dan realistis,” kata Lagat, yang ikut kegiatan melalui virtual.
Banyak poin yang harus disorot perihal reformasi birokrasi, ungkapnya, baik itu memulihan sistem yang dulunya dinilai kurang memuaskan, harus berubah menjadi ke arah yang lebih baik.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri menjelaskan, ada 8 area perbaikan menuju Good Governance. Yakni pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM ASN, peraturan beserta manajemen perubahan.
“Kedelapan area itu merupakan revolusi mental. Jika itu dilaksanakan dengan baik, maka tujuan Good Governance bisa terwujud,” kata Lagat.
Bahkan tidak hanya itu, terang Lagat lagi, pelaksanaannya pun haruslah tepat. “Dan prinsip yang harus dimiliki dalam penerapan WBK dan WBBM ialah outcomes oriented, terukur, efisien, efektif, realistik, konsisten, sinergi, kepatuhan, inovatif dan dimonitor,” pungkasnya. (btn/vnr)
