BERITA TERKINI Hk KARIMUN

Perkumpulan Supir Truk Desak Pemerintah Turun Tangan Terkait Distribusi Solar di Karimun

Perkumpulan Supir Truk Karimun (PSTK) melakukan halal bihalal di Bukit Tembak, Kecamatan Meral, Minggu malam (27/4/2025).

KARIMUN (HK) – Perkumpulan Supir Truk Karimun (PSTK) mendesak pemerintah untuk turun tangan terkait distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi solar di Kabupaten Karimun.

 

Hal itu karena adanya dugaan bocornya distribusi BBM subsidi ke pihak perusahaan di Kabupaten Karimun.

 

PSTK secara terbuka suarakan kekecewaan dalam halal bihalal yang digelar di kediaman Wakil Ketua PSTK, Sukardi, di Bukit Tembak, Kecamatan Meral, Minggu malam (27/4/2025).

Destry Damayanti Dilantik jadi Gubernur Bank Indonesia

 

Dalam acara yang dihadiri puluhan sopir truk dan tokoh masyarakat yaitu Nurdin Basirun, yang juga anggota Tim Khusus Gubernur Kepulauan Riau tampung keluhan para sopir terkait ketidakadilan dalam distribusi solar subsidi menjadi pembahasan utama.

 

Ketua PSTK, Saliadi mengatakan, kuota BBM subsidi tersebut di Karumun yang seharusnya mencapai 100 ton per bulan untuk kebutuhan sopir truk anggota PSTK, namun faktanya jauh dari harapan.

 

Gunung Sinabung Siaga, Polri Kerahkan 176 Personel untuk Lindungi Masyarakat

“Kami menduga ada permainan di balik distribusi ini. Solar subsidi yang seharusnya untuk kami, malah diduga kuat dijual ke perusahaan-perusahaan,” tegas Saliadi di hadapan seluruh anggota yang hadir.

 

Disebutkannya, akibat dugaan penyalahgunaan ini, operasional para sopir lokal terhambat. Bahkan kelangkaan BBM subsidi membuat biaya operasional membengkak, sehingga banyak sopir terpaksa menanggung beban lebih besar.

 

Tak hanya menyoal BBM, dalam forum juga menyoal sengitnya persaingan diantara sopir lapangan ” Para sopir truk lokal sering dipaksa menerima tarif angkutan yang sangat rendah akibat tekanan dari perusahaan-perusahaan besar.

Keadilan Pekerja ‘Mati’ di Tangan Mediator, LEM SPSI Kirim Papan Bunga Duka ke Disnaker Batam

 

“Bagaimana kami bisa bersaing, harga ditekan, BBM subsidi kami juga dirampas. Kondisi ini membuat kami benar-benar mati langkah,” ungkap Saliadi.

 

Dia meminta adanya evaluasi menyeluruh oleh pemerintah terhadap distribusi BBM subsidi itu, serta penindakan tegas terhadap oknum-oknum yang bermain di belakang layar.

 

“Kami tidak inginkan kelangkaan BBM ini terus menjadi berulang. Kami butuh kepastian agar dapat bekerja secara layak dan adil,” tambahnya.

 

PSTK sendiri ini berdiri sejak tahun 2016 dan saat ini membawahi 88 anggota aktif yang sehari-hari bergantung pada ketersediaan solar subsidi untuk bisa bekerja. (mhd)