BATAM (HK) – Minim literasi informasi dan kurangnya lapangan pekerjaan, akan memicu konflik sosial pada masyarakat. Sehingga, tak jarang berujung kepada pelanggaran hukum dan penindakan.
Indonesia adalah negara multikultural, yang terdiri atas berbagai suku, agama, dan etnik atau ras. Sehingganya menjadi negara multikultural dengan beragam adat, budaya dan bahasa, yang digunakan.
Dengan demikian, seharusnya berpotensi memiliki masyarakat yang lebih inovatif, dan lebih kreatif, akan berbagai macam gagasan dan ide yang berbeda, di warga.
Namun di samping itu, Indonesia menjadi rentan terhadap konflik antar suku, etnis, maupun agama. Dengan minimnya literasi informasi dan pengetahuan keberagaman masyarakat Indonesia, hal itu menjadikan konflik semakin nyata. Hal ini diperparah dengan maraknya penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial.
Maka dalam upaya penanggulangan atas permasalahan ini, Binmas Polda Kepri menggelar forum grup diskusi (FGD), bersama Tomas, Toga, Ormas dan OKP, dengan tema, “Strategi Polmas Guna Penanggulangan Konflik Sosial di Wilayah Provinsi Kepri”, Jumat (20/10/2023) kemaren, di Hotel Golden Fiew, Bengkong, Batam.
Direktur Binmas Polda Kepri, Kombes Pol Endro Prasetyo SIK, MH mengungkapkan, di era normal baru seperti sekarang ini, aktivitas dalam penggunaan media sosial (Medsos) semakin meningkat dilihat dari pada penggunaan aplikasi. Diantaranya Facebook, WhatsApp dan Instagram yang naik hingga 40% selama pandemi.
Hal ini disebabkan banyak pengguna yang menggunakannya di dalam berkomunikasi selama masa pandemi. Begitu juga dalam menyebarkan informasi yang dianggapnya untuk sangat penting untuk kelompoknya.
Direktur Binmas Polda Kepri, Kombes Pol Endro Prasetyo SIK, MH
“Namun, mereka itu tidak melakukan cek dan ricek terlebih dahulu, atas informasi tersebut. Sehingga menimbulkan sebuah masalah, maupun konflik di masyarakat. Yakni, berupa sebuah berita bohong atau informasi hoax,” kata Dirbinmas Polda Kepri.
Akibatnya, imbuh Kombes Pol Endro, akan berujung terhadap masalah hukum, yang merugikan masyarakat itu sendiri. Maka, ujar Kombes Endro, hal ini, menjadi suatu perhatian bagi Binmas Polda Kepri untuk menggelar FGD, agar masalah yang sama tidak terulang lagi di masyarakat.
“Khususnya diseluruh Kabupaten maupun Kota di Provinsi Kepri menjelang Pemilu,” ucap Kombes Endro saat pembukaan FGD yang berlangsung penuh kekompakan dan kebersamaan.
Kegiatan FGD itu, dengan menghadirkan 3 narasumber yang berkompeten di bidang masing masing. Yakni, Dr Ngaliman, M.H, sebagai Dosen Bidang Hukum di Uniba, Abdul Rifani ST, Kabid Kesbangpollinmas Pemprov Kepri, serta Dr Dwi Afni Maileni SH, MH, dari Unrika Batam, yang diikuti ratusan peserta.
Dr Ngaliman memaparkan, penggunaan media sosial di era normal diharapkan mampu untuk memberikan informasi dan bisa mengenal keberagama serta budaya Indonesia.
Dengan demikian, seharusnya mampu lebih jauh, serta lebih mengenal kepada keberagaman budaya dan sosial di masyarakat.
“Tetapi, karena minimnya sebuah literasi informasi di masyarakat, mengakibatkan terjadinya sebuah informasi, atau berita hoax. Sehingganya menimbulkan masalah di masyarakat. Apalagi menjelang Pemilu 2024 ini,” ungkap Dr Ngaliman.
Karena itu, imbuh Mantan Ketua KPU ini, pihaknya pun sangat mendukung program yang dilaksanakan Polda Kepri, terutama di dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat, apalagi menjelang Pemilu.
“Dengan harapan, pesta demokrasi dapat terselenggara dengan aman, lancar serta kondusif, dari awal hingga akhir,” ungkap Ngaliman, yang belum lama menyesaikan tugasnya sebagai Ketua Timsel Bawaslu Kepri.
Ngaliman menerangkan, banyak sekali penyebab intoleransi multikultural dan dapat terjadi di media sosial. Diantaranya, seperti kurangnya literasi pengguna sehingga kurang bijak di dalam bermedia sosial, dan kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat banyak yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Sehingga mereka mudah terpengaruh akan isu isu sosial tersebut.
Selain itu, imbuhnya, sifat etnosentrisme yang mendarah daging menjadi penyebab munculnya berbagai macam perselisihan.
“Suatu informasi yang disebarkan secara terus-menerus tanpa adanya filterisasi terlebih dahulu, dan semakin mudahnya informasi tersebut diakses oleh netizen dari berbagai kalangan. Maka, berkat hal ini pula berbagai macam berita hoax ikut menyebar tanpa ada pihak yang mau tahu atas kebenaran berita tersebut,” ujarnya.
“Karenaitu perlu kita lakukan penyuluhan dan imbauan kepada masyarakat melalui upaya literasi yang benar, terutama bagi generasi muda sebagai peserta pemula pada Pemilu 2024 ini,” pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Abdul Rifani Kabid Kesbangpol Linmas Pemprov Kepri, yang mengatakan, tidak lama lagi Pemilu Serentak akan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan khususnya di Provinsi Kepri.
“Dan mewakili Pemerintah Provinsi Kepri, kami sangat berharap, serta mengimbau seluruh masyarakat di Provinsi Kepri ini, agar tak mudah terhasut dan terpengaruh oleh isu yang belum tentu kebenarannya, alias hoak, yang merusak tatanan kita di masyarakat,” ungkapnya.
Karena itu, imbuhnya, kami siap bekerja sama dengan Polda Kepri, untuk dapat berkoordinasi, khususnya dengan Bidang Binmas, untuk melakukan penyuluhan dan imbauan kepada seluruh masyarakat.
“Marilah kita menjaga tangan agar tidak berkomentar jahat terhadap suatu yang belum tentu kebenarannya. Sehingga hal itu akan membantu untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dalam kebersamaan dan keberagaman,” pungkas Abdul Rifani. (nov).
