JAKARTA (HK) – Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon bagi perusahaan.
Kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan itu dinilai berpotensi menambah beban industri padat karya dan menggerus daya saing produk tekstil serta garmen nasional.
Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto, mengatakan pihaknya masih mencermati ketentuan tersebut, terutama dampaknya terhadap keberlangsungan industri garmen dan tekstil yang memiliki karakteristik padat karya serta berorientasi pada pasar domestik maupun internasional.
Menurut Anne, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek daya saing sebelum menerapkan kebijakan baru yang berpotensi menambah kewajiban finansial perusahaan.
Sebab, industri tekstil dan garmen Indonesia saat ini harus bersaing dengan negara-negara lain yang memproduksi barang sejenis dengan struktur biaya dan kebijakan industri yang berbeda.
“Perlu ditekankan soal daya saing karena kompetisi kita dengan bangsa lain yang memproduksi produk sejenis,” kata Anne saat dihubungi Bisnis, Minggu (15/11/2026).
Ia mengingatkan, kebijakan perlindungan tenaga kerja seharusnya tidak justru menciptakan tekanan baru bagi dunia usaha. Terlebih, industri tekstil dan garmen merupakan salah satu sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki keterkaitan dengan rantai pasok industri nasional.
AGTI khawatir, apabila kewajiban dana cadangan pesangon tidak dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi industri, dampaknya bisa meluas terhadap struktur biaya produksi.
Dalam jangka panjang, peningkatan beban usaha berpotensi mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, mempertahankan kapasitas produksi, hingga menyerap tenaga kerja baru.
Anne juga menyoroti risiko kontraksi industri tekstil dan garmen apabila kebijakan tersebut justru memperlemah posisi perusahaan Indonesia dalam menghadapi persaingan global.
“Jangan sampai kebijakan ini yang seyogianya dibuat untuk melindungi pekerja malah jadi anomali dengan kurangnya daya saing tekstil dan garmen dibanding negara lain, sehingga sektor ini terkontraksi dan mengecil,” ujarnya.
Menurutnya, perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha harus ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan yang saling mendukung. Perlindungan hak pekerja akan sulit berjalan optimal apabila perusahaan menghadapi tekanan berlebihan yang mengancam kelangsungan operasionalnya.
Adapun kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon diatur dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam ayat (1), disebutkan bahwa pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketentuan tersebut bertujuan menjamin terpenuhinya hak pekerja yang mengalami PHK, kecuali karena memasuki usia pensiun dan belum diikutsertakan dalam program pensiun.
Selanjutnya, ayat (3) mengatur bahwa dana cadangan pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah. Sementara ayat (4) memberikan pengecualian terhadap kewajiban tersebut bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil.
Adapun mekanisme pelaksanaan, pengelolaan, serta ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan pesangon akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), sebagaimana tercantum dalam ayat (5).
Regulasi tersebut juga memuat konsekuensi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon. Berdasarkan ayat (6), pengusaha dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.
Ketentuan mengenai sanksi administratif tersebut juga akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
Bagi industri garmen dan tekstil, persoalan utama kini bukan semata kewajiban memenuhi hak pekerja, melainkan bagaimana pemerintah merancang mekanisme pelaksanaannya agar tidak menambah tekanan biaya secara berlebihan.
Di tengah persaingan industri manufaktur global, kebijakan ketenagakerjaan dituntut mampu memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja sekaligus menjaga iklim investasi, produktivitas, dan keberlanjutan industri nasional.
Sumber: Bisnis.com
