BATAM (HK) – Angka stunting atau kekurangan gizi kronis pada anak di Kota Batam terus mengalami penurunan.
Berdasarkan data yang ada pada Desember 2021, persentase anak yang mengalami stunting sekitar 6,02 persen, sementara pada tahun 2020, angka stunting 7,21 persen.
Sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Wilayah Batam, Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Dinas Kesehatan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sudah membentuk Tim Pendamping Keluarga.
Tim ini memiliki tugas untuk mendampingi keluarga, mulai dari calon pengantin (catin) untuk pencegahan stunting.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi mengatakan pencegahan kasus stunting bisa dimulai sedini mungkin, salah satunya mulai dari edukasi calon pengantin (catin).
“Batam masih ada stunting. Jadi ini yang harus ditekan, jadi sedini mungkin dicegah seperti pembekalan kepada catin, serta melakukan pendataan sedini mungkin kepada anak yang terkena stunting. Agar bisa ditanggulangi dengan cepat,” ujar Didi, Senin (24/1).
Disampaikan Didi, melalui rembug stunting, amanah dari regulasi, salah satu dari delapan rencana aksi pencegahan stunting adalah rembug stunting.
Melalui laporan dan kebutuhan pencegahan, maka disusun program untuk menanggulangi kasus stunting.
“Nanti akan disampaikan ke Musrenbang. Kegiatan ini bisa dititipkan di kegiatan yang ada di OPD teknis dan puskesmas. Tujuannya, tetap menekan angka stunting setiap tahunnya,” jelasnya.
Dia menilai substansi rembug stunting ini melihat peta dari dekat seperti apa yang sudah dilakukan di Puskesmas.
Berbagai faktor pendukung stunting seperti sanitasi, hunian, gizi, dan termasuk tempat tinggal di rumah yang bermasalah perlu ditanggulangi.
“Kalau sanitasi kurang bagus, nanti bisa dibenahi di Perkim dan Dinkes (Dinas Kesehatan). Jika rumah kurang layak, nanti ditingkatkan melalui bedah rumah yang ada di Disperkimtan (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan). Jadi hal inilah yang kami benahi, agar stunting ini bisa zero kasus,” terangnya.
Begitu juga dengan jaminan kesehatan mereka lanjutnya, akan didata untuk mendapatkan Jampersal dan Jamkesda sebagai upaya lainnya.
Jika mereka masuk keluarga tidak mampu, maka akan didaftarkan sebagai penerima bantuan dari pusat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Saat ini, puskesmas dan posyandu di Kota Batam sudah memiliki data berapa jumlah balita yang terindikasi stunting.
Rembug stunting ini akan dijadikan kompilasi, verifikasi, dan validasi data. Pendataan saat ini sudah bersifat online.
Sehingga, orang yang melahirkan di Puskesmas, Bidan, Rumah Sakit, dan Klinik bisa didata.
“Konsepnya ke depan adalah Batam menekan angka stunting dan kalau bisa zero kasus. Ini prsoalan bersama, kecakapan dan edukasi kepada catin, pasangan muda, serta keluarga kurang mampu harus diperkuat. Karena banyak pola asupan gizi yang salah menyebabkan anak stunting,” tutupnya. (cw02)
