EKONOMI NASIONAL

BI Perkuat Stabilitas Rupiah dan Ekonomi, Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6 Persen

JAKARTA (HK) – Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan kenaikan suku bunga tersebut merupakan bagian dari langkah penguatan stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi tekanan eksternal yang berpotensi memengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah.

Menurutnya, perkembangan ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian menuntut respons kebijakan moneter yang tepat agar stabilitas perekonomian domestik tetap terjaga.

“Kebijakan kenaikan BI-Rate ini diarahkan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global. Selain itu, langkah ini juga bersifat pre-emptive untuk memastikan inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam sasaran,” demikian arah kebijakan Bank Indonesia dalam hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 November 2026.

Sejalan dengan kenaikan BI-Rate menjadi 6 persen, suku bunga Deposit Facility juga naik 25 bps menjadi 5,25 persen. Sementara suku bunga Lending Facility meningkat menjadi 6,75 persen.

Destry menjelaskan, penguatan kebijakan moneter tersebut tetap diimbangi dengan kebijakan makroprudensial yang longgar. Tujuannya agar penyaluran kredit perbankan kepada sektor produktif, termasuk UMKM, tetap berjalan dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi.

Tekanan terhadap Rupiah tidak terlepas dari kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, instabilitas politik di Eropa, serta ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat turut memengaruhi pergerakan pasar keuangan internasional.

Pada 17 November 2026, nilai tukar Rupiah tercatat sebesar Rp18.245 per dolar AS atau melemah 0,66 persen dibandingkan posisi akhir Oktober 2026.

Untuk meredam tekanan tersebut, BI terus mengoptimalkan intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Bank Indonesia juga memperkuat insentif transaksi lindung nilai atau hedging untuk meningkatkan daya tarik aset Rupiah. Sejak kebijakan tersebut diberlakukan pada Juni 2026, transaksi lindung nilai di pasar domestik telah mencapai sekitar 14,10 miliar dolar AS hingga 17 November 2026.

Di tengah tekanan eksternal, Destry menilai fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III 2026 mencapai 5,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,29 persen.

“Kinerja ekonomi domestik tetap terjaga dengan baik, terutama didukung konsumsi rumah tangga dan investasi. Ke depan, momentum pertumbuhan ini perlu terus diperkuat agar ekonomi nasional tetap tumbuh di tengah kondisi global yang masih menantang,” demikian penjelasan arah kebijakan BI.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada dalam kisaran 4,9 hingga 5,7 persen.

Sementara itu, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,28 persen. BI akan terus menjaga inflasi agar berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

Dari sektor perbankan, penyaluran kredit pada Oktober 2026 tumbuh 13,21 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang kredit investasi sebesar 21,32 persen, kredit modal kerja 12,99 persen, dan kredit konsumsi 4,73 persen.

BI juga memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong pembiayaan sektor produktif. Salah satunya melalui KLM financing channel paling tinggi sebesar 3 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK), yang mulai berlaku 1 Desember 2026.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pembiayaan kepada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja serta memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.

Melalui kombinasi kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, BI berupaya menjaga stabilitas Rupiah tanpa mengabaikan kebutuhan pembiayaan dunia usaha.

Destry menegaskan, koordinasi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional menghadapi dinamika global.

Dengan berbagai langkah tersebut, Bank Indonesia berharap stabilitas makroekonomi tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berlangsung secara berkelanjutan. (r/dam)


Dukung Sikap Tegas Bupati Soal Pembebasan Lahan Pengganti PT TAI, Aliansi Masyarakat Lingga Minta Hadirkan Tim Appraisal