JAKARTA (HK) – Beban pembayaran bunga utang pemerintah terus membengkak. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembayaran bunga utang negara mencapai Rp494 triliun hingga 31 Oktober 2026. Menariknya, sebagian besar pembayaran tersebut mengalir ke dalam negeri melalui bunga surat utang yang dimiliki investor domestik.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Suminto, mengungkapkan pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai Rp458,4 triliun. Sementara pembayaran bunga utang luar negeri tercatat sebesar Rp35,6 triliun.
Dengan demikian, sekitar 92,8 persen dari total pembayaran bunga utang pemerintah dinikmati melalui instrumen pembiayaan dalam negeri.
“Artinya bahwa belanja bunga yang kita realisasikan itu mainly di dalam negeri dan tentu akan menambah likuiditas dalam sektor keuangan dan juga akan menjadi sumber daya bagi aktivitas ekonomi,” ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita Edisi November, dikutip Minggu (15/11/2026).
Menurut Suminto, dominasi pembayaran bunga utang dalam negeri, yang mayoritas berdenominasi rupiah, memberikan efek ekonomi bagi pasar keuangan nasional.
Pasalnya, penerimaan bunga tersebut sebagian besar dinikmati warga negara Indonesia, baik investor individu maupun investor institusi yang menempatkan dananya pada instrumen surat utang pemerintah.
Dana yang diterima investor dari pembayaran bunga tersebut juga berpotensi kembali berputar di dalam negeri melalui konsumsi, investasi, maupun berbagai aktivitas ekonomi lainnya.
“Ini tentu juga memiliki manfaat bagi perekonomian domestik kita karena dinikmati oleh warga negara Indonesia, baik investor individu maupun investor institusi yang kemudian belanja bunga atau penerimaan bunga yang mereka terima juga akan digunakan untuk melakukan aktivitas ekonomi domestik,” jelasnya.
Besarnya pembayaran bunga utang ini sekaligus memperlihatkan peran pasar keuangan domestik dalam menopang pembiayaan negara. Di satu sisi, kepemilikan surat utang oleh investor dalam negeri membantu pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal dan risiko fluktuasi nilai tukar.
Namun di sisi lain, pembayaran bunga utang tetap menjadi salah satu komponen belanja negara yang perlu dikelola secara hati-hati karena menyerap ruang fiskal yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program prioritas lainnya.
Karena itu, pengelolaan utang pemerintah tidak hanya dituntut menjaga keberlanjutan pembiayaan negara, tetapi juga memastikan setiap tambahan utang memberikan manfaat ekonomi yang sebanding bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Sumber: warta ekonomi
