BATAM (HK) – Sebanyak 244 warga negara Indonesia (WNI), termasuk pekerja migran Indonesia (PMI), dideportasi dari Malaysia dan dipulangkan ke Tanah Air melalui tiga jalur laut menuju Batam dan Dumai, 11-13 November 2026.
Pemulangan tersebut difasilitasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru setelah seluruh deportan menyelesaikan masa hukuman atas berbagai pelanggaran hukum dan keimigrasian di Malaysia.
Dari total 244 WNI tersebut, sebanyak 174 orang dipulangkan melalui dua pelabuhan di Johor menuju Batam. Sementara 70 lainnya dipulangkan melalui Pelabuhan Internasional Melaka menuju Dumai.
Proses repatriasi berlangsung secara bertahap selama tiga hari dengan melibatkan KJRI Johor Bahru, Depot Tahanan Imigresen (DTI), serta Jabatan Imigresen Malaysia (JIM).
Pada tahap pertama, Rabu (11/11/2026), sebanyak 70 WNI diberangkatkan melalui Pelabuhan Internasional Melaka menuju Dumai menggunakan kapal feri Indomal Kingdom pada pukul 14.30 waktu setempat.
Selanjutnya, Kamis (12/11/2026), sebanyak 24 WNI dipulangkan melalui Pelabuhan Stulang Laut, Johor, menuju Batam menggunakan kapal feri Citra Legacy 5 yang berangkat pukul 13.45 waktu setempat.
Pemulangan tahap ketiga berlangsung Jumat (13/11/2026). Sebanyak 150 WNI diberangkatkan dari Pelabuhan Pasir Gudang, Johor, menuju Batam menggunakan kapal feri Subang Malindo pada pukul 13.00 waktu setempat.
Pemulangan tahap ketiga tersebut dilaksanakan melalui Program M atau program repatriasi khusus Malaysia yang difasilitasi JIM Putrajaya.
Berdasarkan data KJRI Johor Bahru, 244 deportan tersebut terdiri atas 181 laki-laki, 60 perempuan, dan tiga anak-anak.
Dari sisi daerah asal, mayoritas berasal dari Jawa Timur sebanyak 53 orang, Sumatera Utara 51 orang, Nusa Tenggara Barat 47 orang, Aceh 30 orang, dan Riau 18 orang.
Seluruh proses keberangkatan turut didampingi Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu (Satgas PPT) KJRI Johor Bahru.
Pelaksana Fungsi Konsuler 2 KJRI Johor Bahru, Leny Marliani, mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan nonprosedural di luar negeri karena memiliki risiko hukum dan keselamatan yang tinggi.
Ia menegaskan, migrasi yang aman harus ditempuh melalui jalur resmi pemerintah dengan berkonsultasi langsung kepada instansi berwenang, seperti Dinas Tenaga Kerja, BP3MI, maupun Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI).
“Sementara itu, sepanjang Januari hingga 13 November 2026, KJRI Johor Bahru telah memfasilitasi deportasi sebanyak 5.602 WNI dari wilayah kerjanya di Malaysia,” ujarnya.
Dari jumlah tersebut lanjutnya, warga asal Jawa Timur mendominasi dengan 1.128 orang, disusul Nusa Tenggara Barat sebanyak 965 orang.
Proses pemulangan para deportan hingga ke daerah asal terlaksana melalui koordinasi lintas instansi, melibatkan JIM Putrajaya, KemenP2MI, BP3MI, Kantor Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, P4MI, serta Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan.
Besarnya jumlah WNI yang dideportasi menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap praktik perekrutan dan penempatan pekerja migran secara ilegal, sekaligus perlunya peningkatan edukasi agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik migrasi nonprosedural. (dam)
