Foto ilustrasi versi Ombudsman sudah buktikan kurang bayar, pekerja SPSI memegang Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman dan poster tuntutan bayar kekurangan UMK di depan Disnaker Kepri
TANJUNGPINANG (HK) – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kepulauan Anambas mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau (Disnakertrans Kepri) membuka hasil pemeriksaan dugaan kekurangan pembayaran upah minimun kabupaten (UMK) di PT Duta Marine.
Serikat pekerja menilai instansi tersebut berupaya menutupi proses hingga hasil pemeriksaan kasus ketenagakerjaan itu.
Ketua KSPSI Anambas Sahtiar mempertanyakan ketertutupan Disnakertrans Kepri dalam menangani perkara upah pekerja sektor minyak dan gas bumi (migas) tersebut. Menurut dia, temuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepri telah membuktikan adanya pelanggaran pembayaran upah minimum kabupaten (UMK).
“Ada apa Disnakertrans Kepri menutupi hasil pemeriksaan PT Duta Marine? Masalah ini tidak bisa lagi ditutup-tutupi karena sudah jelas terungkap dalam hasil pemeriksaan Ombudsman,” tegas Sahtiar kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Sahtiar mengungkapkan, pihaknya telah melayangkan surat resmi sejak dua minggu lalu untuk meminta salinan penetapan tertanggal 21 Oktober 2026 terkait PT Duta Marine. Namun hingga kini, Disnakertrans Kepri belum memberikan balasan resmi kepada serikat pekerja.
“Alasannya masih menunggu arahan pimpinan,” kata Sahtiar menirukan jawaban pihak dinas.
Ia juga menyoroti proses pemeriksaan lapangan terhadap PT Duta Marine yang dinilai berlangsung secara diam-diam tanpa melibatkan pelapor. “Sejak awal laporan SPSI masuk, Disnakertrans terkesan menutupi kasus ini. Pemeriksaan terhadap perusahaan pun dilakukan diam-diam. Ada apa dengan Disnakertrans?” ujarnya.
KSPSI Anambas menyayangkan kinerja jajaran pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Kepri yang dinilai tidak profesional dalam menangani sengketa upah tersebut. Sahtiar secara khusus menyoroti sikap Kepala Bidang (Kabid) di dinas tersebut, Aldy Admiral, yang sebelumnya sempat menyatakan tidak ada persoalan upah di PT Duta Marine.
“Kami menyayangkan pejabat pengawas yang tidak profesional, terlebih Kabid Aldy Admiral yang sempat menjamin tidak ada masalah upah di Duta Marine,” ucap Sahtiar.
Atas terbukanya kasus ini, Sahtiar mengapresiasi langkah Ombudsman Kepri yang dinilainya bekerja profesional mengungkap fakta sebenarnya. “Laporan hasil pemeriksaan Ombudsman jelas menyebutkan adanya kurang bayar UMK pekerja migas di PT Duta Marine,” tegasnya.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman Kepri tertanggal 27 Oktober 2026, Disnakertrans Kepri tercatat telah menerbitkan surat penetapan bernomor B/500.15.20.1/195/DTKT/2026 pada 21 Oktober 2026. Dokumen tersebut memuat penetapan mengenai kekurangan pembayaran upah di PT Duta Marine. (Tim)
