BATAM (HK) – Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Batam, Kamis (5/11/2026). Kunjungan tersebut menjadi ajang pertukaran informasi terkait kebijakan pembangunan infrastruktur publik, pembagian kewenangan, hingga kontribusi sektor infrastruktur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hj. Yuke Yurike, ST., MT., didampingi Wakil Ketua Komisi Muhammad Idris bersama sejumlah anggota, diterima Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, SE., di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam.
Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Yunus menyambut baik kunjungan rombongan legislatif dari Ibu Kota. Ia mengapresiasi dipilihnya Batam sebagai salah satu daerah tujuan untuk menggali informasi mengenai pembangunan infrastruktur.
“Kami ucapkan terima kasih sudah berkunjung dan selamat datang ke Batam. Dari aspek pembangunan tentu DKI Jakarta sebagai daerah pusat jauh lebih pesat. Namun, beberapa aspek pembangunan di Batam dengan keberadaan BP Batam dan status sebagai kawasan khusus tentu berbeda, sehingga dapat didiskusikan bersama,” ujarnya.
Sejumlah anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta kemudian menggali informasi mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan infrastruktur di Batam. Mereka juga menyoroti kontribusi pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan PAD.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Yunus menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur publik di Batam melibatkan dua institusi, yakni Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam, dengan pembagian kewenangan masing-masing.
Menurutnya, BP Batam memiliki peran dalam pembangunan infrastruktur strategis, seperti jalan-jalan utama, pelabuhan laut, bandar udara, serta sarana kebutuhan umum, termasuk penyediaan air bersih.
Sementara itu, Pemko Batam lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur di lingkungan permukiman, termasuk akses jalan di kawasan hinterland.
Terkait kontribusi infrastruktur terhadap PAD, Yunus menyebut sektor Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi salah satu penyumbang pendapatan yang cukup besar bagi daerah.
“Untuk infrastruktur yang menghasilkan PAD, yang paling besar itu sektor Penerangan Jalan Umum (PJU),” jelasnya.
Selain membahas pembagian kewenangan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang diskusi mengenai berbagai tantangan dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur publik di Batam.
Kedua belah pihak saling bertukar pengalaman dan informasi, mulai dari kebijakan pembangunan, pengelolaan infrastruktur, hingga upaya menyesuaikan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terbangun komunikasi dan kerja sama antarlembaga legislatif dalam memperkaya perspektif terkait pengawasan dan kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan interaktif, kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara Wakil Ketua III DPRD Kota Batam dan rombongan Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta.
