TANJUNGPINANG (HK) — Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) mengambil langkah progresif dalam upaya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penegakan hukum di sektor kelautan dengan mengembangkan Command Center Maritime (CCM).
Kepala Kejati Kepri, Rudi Margono, mengungkapkan perkembangan ini dalam rapat koordinasi di Aula Sasana Baharuddin Lopan pada Jumat (29/12/2023).
Dalam pertemuan tersebut, Rudi Margono menyoroti pentingnya kerjasama dengan pemangku kepentingan di sektor kelautan untuk meningkatkan optimalisasi PNBP dan layanan masyarakat.
“Kedepan kita bersinergi dengan pemangku kepentingan di sektor kelautan, utamanya terkait optimalisasi PNBP di sektor kelautan dan pelabuhan serta pelayanan terhadap masyarakat dalam sisi yang belum maksimal,” kata Rudi Margono.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, yang turut serta dalam rapat, menyambut baik inisiatif CCM dan menegaskan urgensi peranannya dalam menjaga kelestarian laut dan mendukung pengawasan kelautan.
“Berbagai inovasi yang dihadirkan Kejati Kepri ini sangat membantu penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan saya sepakat optimalisasi PNBP di sektor kelautan sangat dibutuhkan Kepri,” ujar Gubernur Ansar.
CCM akan menjadi alat untuk memantau dan mengelola lalu lintas maritim, memberikan data penting untuk penegakan hukum dan pengawasan kelautan.
Proyek ini melibatkan kerjasama dengan instansi terkait seperti Kanwil Bea Cukai Kepri, KSOP Tanjungpinang dan Batam, Pelindo Tanjungpinang, dan lainnya.
Rini Hartatie, Wakil Kepala Kejati Kepri, menyampaikan bahwa optimalisasi PNBP akan dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk audit rutin di pelabuhan, investigasi atas indikasi penyalahgunaan, peningkatan transparansi tarif biaya sandar, pelatihan regulasi PNBP, penggunaan teknologi untuk digitalisasi pengelolaan PNBP, dan kerjasama lintas sektoral.
CCM diharapkan menjadi model untuk penegakan hukum maritim dan optimalisasi PNBP di seluruh Indonesia, mengingat Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi kelautan terbesar di negara ini.
Pada akhir rapat, dilakukan penandatanganan pakta integritas sebagai komitmen bersama untuk meningkatkan sinergitas penegakan hukum dan meningkatkan pendapatan negara di sektor kemaritiman.
