NATUNA (HK) – Persoalan tenanga honor pemerintah merupakan masalah komplek dan bersifat Nasional. Masalah itu selalu ada di setiap daerah.
Keberadaan masalah ini disampaikan Menteri Dalam Negeri, Jendral Pol (Purn) Muhammad Tito Karnavian pada sesi jumpa persnya usai mengikuti Upacara HUT RI Tingkat Provinsi Kepri di Pantai Piwang, Ranai, Kamis (17/8/2023).
Menurutnya, tenaga honor masih diperlukan oleh pemerintah untuk mendukung kinerja kerjanya dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.
Bahkan di sektor-sektor yang memerlukan tenaga skill, pengangkatan tenaga honor masih menjadi prioritas pemerintah.
“Tapi kalau seperti tenaga honor untuk Guru dan Tenaga Kesehatan itu masih diprioritaskan karena mereka memang tenaga skil,” kata Menteri Tito.
Hanya saja, ia mengaku persaoalan tenaga honor itu sering terjadi pada bidang administrasi yang tidak membutuhkan skill khusus untuk melaksanakan pekerjaannya.
“Nah, tenaga honor administrasi ini yang perlu kita kaji kembali karena mereka tidak memiliki skill khusus,” terangnya.
Di samping itu, Menteri Tito juga menilai, persoalan tengaa honor pemerintah tersebut muncul akibat adanya kebijakan kepala daerah yang silih berganti mengangkat tenaga honor.
“Tapi masalahnya juga setiap kepala daerah nambah tenaga honor. Pada satu periode, kepala daerah mengangkat tenaga honor, terus pada periode berikutnya kepala daerah yang baru juga mengangkat tenaga honor lagi,” jelasnya menilai.
Kebijakan kepala daerah yang seperti itu dinilainya membuat jumlah tenaga honor daerah berlebih dan pada akhirnya dapat menimbulkan masalah.
Dan akibatnya, beban APBD di setiap daerah terus bertambah di setiap kali adanya pergantian kepemimpinan daerah.
“Jadi APBD yang tadinya jadi belanja daerah, banyak berubah menjadi belanja pemerintah,” sebutnya.
Namun begitu, ia berjanji akan segera menuntaskan persolan tersebut dengan sebaik mungkin supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
“Ini harus kita selesaikan bersama, terkait persoalan ini kami sudah bicarakan dengan kepala daerah untuk mendapatkan solusi yang tepat,” tutupnya. (fat)
