TANJUNGPINANG (HK) – Kunjungan Perwakilan Masyarakat Kontruksi (PMK) Tanjungpinang (Tpi) dan mendatangi kantor Kementerian PUPR di Jakarta, disambut baik dan diterima langsung oleh pejabat eselon III kemeterian, Jumat kemarin.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Niat dan tujuan PMK berserta perwakilan masyarakat Tpi untuk melakukan audensi dan menyampaikan, kepada pihak kementerian, dengan beberapa poin. Diantaranya terhadap sejumlah proyek APBN yang ada di Provinsi Kepri, yang selama ini terbengkalai.
Terdapat disetiap bidang yang bermasalah, dan peruntukannya tidak menyentuh kepada masyarakat juga sejumlah proyek yang dimonopoli oleh mafia proyek jaringan luar daerah Kepri.
Andi Cory, Ketua Koodinator Masyarakat Kontruksi (MK) Tanjungpinang, atau mewakili warga Penyengat, Senggarang, dan Kampung Bugis, serta khususnya untuk kota Tanjungpinang, telah menyampaikan maksud dan tujuannya, kepada pihak kementerian PUPR di Jakarta.
“Kami tak mau daerah Kepri, dan khususnya Tanjungpinang, dijadikan sebagai bangkai kontruksi. Karena pekerjaan kontraktor luar yang tidak layak dan asal asalan saja. Sebab, kami inginkan setiap proyek yang bersumber dari dana APBN yang terbaik, dan berkualitas pekerjaannya,” sebut Andi Cori.
Karena itu, ujar Ketua MKT, untuk proses lelang yang dilaksanakan oleh BP2JK perlu dievaluasi kembali termasuk kinerja oknum-oknum yang notabenenya selalu memenangkan rekanan bisnisnya, dan kesannya membentuk suatu jaringan mafia proyek. Sehingganya, kontraktor lokal diabaikan, meskipun sudah memiliki kemapuan yang memadai.
“Kontraktor lokal juga mempunyai kemampuan kerja bagus. Harapan kami kepada pihak kementerian, agar turun langsung ke Kepri. Jika pihak kementerian turun, kami siap mendampinginya ke lapangan,” ungkapnya.
Dalam kunjungan itu, Cory juga menyerahkan dokumen proyek, serta foto-foto proyek yang terbengkalai, bahkan menjadi bangkai di Kepri khususnya Tanjungpinang kepada pihak Kementrian PUPR di Jakarta. Maka, dalam hal ini perlu perhatian khusus dari pihak pemerintahan pusat, agar mafia proyek di kepri ini segera diberantas.
Sementara itu Dr. Taufan Madiasworo, Kepala Bidang Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik Kementerian PUPR itu mengapresiasi kedatangan masyarakat kontruksi dari Tanjungpinang, yang sudah memberikan temuan-temuan untuk sejumlah proyek APBN yang bermasalah. Dan menurutnya, ia akan berkoordinasi dengan pihak Inspektorat dan bidang lainnya.
“Dalam waktu dekat kita akan memberikan jawaban, terkait apa yang dilaporkan dari Tanjungpinang. Mudah-mudahan akan ada tim yang akan turun kesana,” kata Dr Taufan.
(CW07)
