ANAMBAS (HK) – Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), di Shorebase Matak, Anambas, berdialog dengan warga yang mengajukan 16 aspirasi mengenai CSR. Hal tersebut setelah warga menggelar aksi damai di Desa Payamaran, Kecamatan Palmatak, Rabu (18/9/2024).
Warga yang tergabung dalam Aliansi Anambas Menggugat (ALAM) menyampaikan aspirasinya kepada KKKS yang merupakan bagian dari konsorsium West Natuna, terdiri dari Medco EP Natuna Ltd, Harbour Energy, dan Star Energy. Maka, pihak Medco E&P Natuna Ltd akan menangani sebagian besar aspirasi tersebut dan mendukung pembentukan forum CSR.
Dalam aksi damai tersebut, ALAM menyampaikan 16 aspirasi terkait pelibatan masyarakat dalam pengelolaan CSR, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pembukaan akses Bandara Matak base.
Manajemen Medco E&P Natuna Ltd, sebagai operator Matak base, menerima warga dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh SKK Migas Sumbagut, Kapolres Anambas, Danlanal Terempa, Danlanudal Matak, OPD Kabupaten Anambas, serta Camat dan Kepala Desa.
Senior Manager Field Relations & Security Offshore Medco E&P, Ary Dwipermana, mewakili KKKS, mengatakan aspirasi yang disampaikan warga telah diperhatikan dan sebagian besar telah direalisasikan, dengan tetap memperhatikan kelancaran operasi migas. “Dalam hal tenaga kerja lokal, operasi kami didukung oleh mitra tenaga kerja lokal yang berjumlah sekitar 80 hingga 90 persen,” ujar Ary.
KKKS dalam konsorsium WNC, juga menyambut baik gagasan pembentukan forum untuk pengelolaan CSR. Forum ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan CSR dengan lebih tepat sasaran dan mendapat dukungan dari masyarakat. Selain itu, dukungan akses tumpangan pesawat operasi untuk masyarakat akan dipertimbangkan untuk kepentingan kemanusiaan dan darurat.
Aksi damai yang dilakukan warga mencerminkan dinamika hubungan dalam industri migas yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison, yang hadir mewakili Kepala Perwakilan Sumbagut, menyampaikan kegiatan operasi migas di wilayah offshore Kepulauan Riau terus berjalan dan mendapatkan dukungan penuh dari pemangku kepentingan di daerah, termasuk masyarakat.
Untuk menampung aspirasi warga, SKK Migas bersama KKKS telah memfasilitasi perwakilan ALAM untuk bertemu dengan Bupati Anambas, Kapolres, Danlanal, Danlanudal, dan Dandim, Selasa (17/9/2024).
“Terima kasih kepada seluruh jajaran Forkompinda Anambas. Inisiasi pertemuan dari Bupati merupakan bentuk dukungan dan komunikasi yang baik dalam mendukung kegiatan operasi migas tetap kondusif. Ke depan, pendampingan pemerintah daerah (Pemda), diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan pemahaman terhadap kearifan lokal, sehingga aspirasi dan permasalahan masyarakat dapat tersalurkan dengan baik,” ungkap Yanin.
Kapolres Anambas AKBP Raden Ricky Pratidiningrat menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkoordinasi dan bekerja sama, sehingga pengamanan aksi damai berlangsung dengan aman dan tertib.
“Alhamdulillah, aksi damai warga di Matak berjalan tertib dan aman. Fasilitas Obvitnas terjaga, dan operasi migas untuk kepentingan negara tetap berjalan lancar,” kata Ricky.
Kegiatan aksi demo damai di Matak diakhiri dengan penandatanganan dokumen berita acara yang memuat aspirasi dan tanggapan dari para pihak. SKK Migas dan KKKS memastikan bahwa operasi migas tetap berlangsung dengan kondusif.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), West Natuna Consorsium (WNC), bersama SKK Migas menyepakati 15 poin tuntutan dan usulan Aliansi Anambas Menggugat (ALAM) bersama Perkumpulan Penggerak Percepatan Pembangunan Kute Siantan (P4K2S).
Dalam aksi damai Rabu (18/9), mereka akhirnya menyepakati beberapa jumlah poin-poin tuntutan yang di berikan oleh beberapa Aliansi yang mengikuti aksi damai tersebut. Termasuk beberapa keluhan yang di sebutkan oleh warga Anambas.
Di dalam kesepakatan yg terjadi akhirnya sejumlah poin itu terungkap di dalam berita acara putusan rapat yang di hadiri oleh perwakilan ALAM, P4K2S ,SKK Migas dan Forkopimda Anambas. Keputusan: Sepakat, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Dalam pertemuan yang di adakan di pulau Matak tersebut, berita acara itu ditandatagani perwakilan perusahaan Migas dari Medco E&P Natuna Ltd, Ary Dwipermana. Kemudian Andri Kristanto dari Harbour Energy dan Joni Erwoko mewakili Star energy (Kakap) Ltd.
Dalam berita acara keputusan yang bermaterai Rp10.000 itu, juga ditanda tagani perwkailan ALAM, Abdul Razak; P4K2S, Muslimin serta diketahui oleh Camat Palmatak. Lalu berita acara putusan rapat tersebut, juga di tanda tangani oleh sejumlah Kepala Desa di Pulau Matak serta perwakilan SKK Migas, Yanin Kholison.
Bupati Anambas, Abdul Haris sehari sebelum pertemuan aksi damai yakin, jika perusahaan migas dapa penyanggupi aspirasi dan tuntutan masyarakat. Termasuk adanya transparansi CSR kepada masyarakat Anambas.
“Saya berpandangan tuntutan ini bisa diakomodir. Tapi kembali lagi kepada pihak perusahaan. Tapi kini Alhamdulillah, sudah disepakati dan disetujui,” sebut Bupati Andul Haris. (Cw03).
