BATAM (HK) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mendorong percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) agar bisa dimulai awal Januari 2025.
Usulan ini akan diajukan kepada Kementerian Keuangan untuk mengatasi keterlambatan sebelumnya, di mana penyaluran FLPP bergantung pada alokasi APBN yang kerap terlambat di awal tahun.
Ara, sapaan akrab Maruarar, menjelaskan bahwa pengembang berharap akad kredit FLPP dapat dilakukan lebih awal karena banyak unit rumah subsidi sudah tersedia.
Ia meminta asosiasi pengembang menyerahkan data jumlah unit ready stock dan alasan mendesaknya akad FLPP pada awal Januari. Data tersebut akan diverifikasi oleh Kementerian PKP sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan.
Ara menargetkan hasil verifikasi ini akan dilaporkan kepada Menteri Keuangan pada 31 Desember 2024. “Tanggal 31 saya ingin menyerahkan laporan lengkap berdasarkan data yang sudah diverifikasi,” katanya.
Menurut Ara, percepatan ini penting untuk menggerakkan sektor properti yang melibatkan banyak sektor riil dan tenaga kerja. “Industri properti memiliki dampak besar pada ekonomi,” tambahnya. (red/hk)
