NATUNA (HK) – Ketikdakpastian dana Transfer ke Daerah (TKD) dinilai jauh lebih berbahaya ketimbang dikuranginya dana pemerintah tersebut.
Hal ini lantaran kepastian penyaluran dana tersebut sangat berpengaruh pada jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
Kepala Pusat Kajian Tamadun Melayu dan Geopark STAI Natuna, Dr. H. Amirudin MPA. merupakan salah satu pihak yang memberi penilaian dan sorotan tajam terhadap keadaan yang muncul akibat adanya ketidakpastian TKD tersebut di Natuna.
“Besar-kecilnya TKD itu merupakan persoalan yang biasa karena ini juga perlu penyesuaian dengan kondisi APBN, tapi yang menjadi paling bahaya adalah ketidakpastiannya. Dan kelihatannya kita di Natuna berada dalam bahaya itu,” kata Amirudin di tempat kerjanya, Jumat (25/9/2026), kemarin melalui telepon.
Ia berpendapatan, TKD itu selain harus disalurkan dengan cara-cara yang adil, tapi harus juga dibarengi dengan kepastian penyaluran itu sendiri.
“Sebab kalau tidak, itu bahaya sekali bagi daerah. Bayangkan sebuah daerah menyusun APBD dengan asumsi pendapatan tertentu, kemudian asumsi itu berubah, dana ditunda, sebagian dikurangi, formula berubah, persyaratan berubah dan waktu pencairan berubah. Sementara kewajiban daerah tetap berjalan,” paparnya.
Menurut Amirudin, dampak dari semua hal itu membuat pemerintah daerah berada dalam posisi sulit sebab keinginan masyarakat hanya satu yaitu pembangunan harus berjalan tepat waktu dan sesuai rencana.
“Tak ada masyarakat yang mau bilang tidak apa-apa jalan rusak karena TKD belum cair, Tidak apa-apa pelayanan kesehatan terganggu karena APBN sedang efisiensi. Masyarakat tidak mau tahu tentang hal itu. Mereka hanya ingin pemerintah harus bekerja,” tegasnya.
Selain menyoroti aspek kepastian TKD, Amirudin juga menyinggung prihal adanya kesan bias pada alokasi dana transfer tersebut.
Dikatakannya, Angka nasional bisa terlihat baik, tetapi daerah bisa tetap tertekan. Ini yang sering luput dalam perdebatan. Secara nasional, realisasi TKD mungkin terlihat cukup baik. Bahkan ada daerah yang realisasinya relatif tinggi. Namun kondisi setiap daerah tidak sama.
Buktinya, Kementerian Keuangan sendiri mencatat bahwa pada beberapa wilayah, penyaluran TKD mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya penurunan pagu TKD 2026 dan faktor administratif tertentu.
“Artinya, kita tidak boleh melihat TKD hanya melalui angka nasional. Kita harus melihat daerah mana yang mengalami penurunan, jenis dana apa yang turun, kapan seharusnya disalurkan, dan apa dampaknya terhadap APBD serta pelayanan publik,” ungkapnya.
Hal ini penting dilakukan karena setiap daerah memiliki keadaan dan keperluan masing-masing. Misalkan Jakarta tidak sama keperluannya dengan Natuna.
“Satu triliun rupiah bagi Jakarta tentu tidak sama maknanya dengan satu triliun rupiah bagi kabupaten kepulauan yang harus melayani puluhan bahkan ratusan pulau. Persoalan ini juga harus dijawab oleh pemerintah pusat supaya kita dapat formula yang lebih baik,” tutupnya. (fat).
