Menu

Mode Gelap
Ruang Belajar Terbatas, SDN 014 Sagulung Terapkan Sistem Belajar Tiga Shift SMAN 18 Batam Sekolah Penggerak dengan Ragam Ekstrakurikuler Unggulan Besok KPU Natuna Akan Tetapkan Cen Sui Lan-Jarmin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Serahkan DPA, Roby Pesan Pengguna Anggaran Jangan Korupsi Gubernur Ansar Ajukan Diskresi Penataan Tenaga Non-ASN dalam Rakor Bersama Mendagri Saksi Tiwan Mengaku Tidak Tahu Pengoperan Hak Tanah ke Terdakwa Uul

BERITA TERKINI

Kejati Bakal Ungkap Dugaan Korupsi PON XX Papua

badge-check


					Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menyatakan pihaknya akan menangani kasus dugaan korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 Perbesar

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menyatakan pihaknya akan menangani kasus dugaan korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021

JAKARTA (HK) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menyatakan pihaknya akan menangani kasus dugaan korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 senilai Rp8 triliun pada 2024.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Witono di Sentani, mengatakan nominal angka dari kasus dugaan korupsi PON XX Papua 2021 yang akan ditangani sekitar Rp6 triliun hingga Rp8 triliun dan melibatkan tokoh-tokoh penting di Papua.

“Saya sangat prihatin sekali karena ‘uang rakyat’ yang disumbangkan ke PON itu nyangkut di mana-mana dan tentu merugikan rakyat dan menguntungkan individu atau kelompok tertentu,” kata Witono , Rabu (20/12/2023) .

Witono menuturkan kasus yang diduga merugikan negara Rp8 triliun tersebut melibatkan oknum pejabat-pejabat di Papua yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan PON 2021.

“Kami sudah memeriksa 30 lebih saksi dari kasus korupsi dana PON XX Papua 21, nanti pengumuman resminya disampaikan Januari 2024,” katanya.

Dijelaskan Witono bahwa kasus ini terkuak setelah banyak pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan PON XX Papua 2021, belum menerima bayaran hingga kini.

“Jumlahnya ratusan miliar pihak-pihak yang belum dibayarkan oleh panitia PON XX, saya juga berharap tidak ada pihak yang mencoba melakukan upaya melawan hukum dari kasus ini,” ujarnya.

Dia menjelaskan kasus ini bisa dikatakan kasus kelas “kakap” yang akan ditangani Kajati Papua diawal 2024.

“Kasusnya ada mengenai pembangunan fisik maupun macam-macam yang menyangkut penyelenggaraan PON XX,” katanya.

 

 

Sumber : CNN Indonesia

Baca Lainnya

Ruang Belajar Terbatas, SDN 014 Sagulung Terapkan Sistem Belajar Tiga Shift

8 Januari 2025 - 21:33 WIB

SMAN 18 Batam Sekolah Penggerak dengan Ragam Ekstrakurikuler Unggulan

8 Januari 2025 - 21:25 WIB

Besok KPU Natuna Akan Tetapkan Cen Sui Lan-Jarmin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

8 Januari 2025 - 21:18 WIB

Serahkan DPA, Roby Pesan Pengguna Anggaran Jangan Korupsi

8 Januari 2025 - 20:55 WIB

Bupati Bintan Roby Kurniawan menyerahkan DPA kepada Kepala Dishub Bintan Insan Amin

Gubernur Ansar Ajukan Diskresi Penataan Tenaga Non-ASN dalam Rakor Bersama Mendagri

8 Januari 2025 - 20:45 WIB

Gubernur Kepri bersama Mendagri saat Virtual zoom dalam penataan tenaga non-ASN, Rabu (8/1)
Trending di BERITA TERKINI