BATAM (HK) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam merespons aksi demonstrasi yang digelar oleh aliansi mahasiswa di depan kantor DPRD, Senin (23/12/2024), lalu.
Aksi ini mendorong DPRD untuk mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan konflik agraria di Pulau Rempang yang disebut telah melanggar hak asasi manusia (HAM).
Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen setelah mendengarkan tuntutan massa aksi.
Kamaluddin menyatakan pihaknya memahami keresahan para mahasiswa dan menegaskan keseriusan DPRD dalam mengawal isu ini.
“Kami mendukung dialog terbuka dengan semua pihak untuk mencari solusi terbaik. Tuntutan dari rekan-rekan mahasiswa menjadi perhatian serius kami,” ujar Kamaluddin, Selasa (24/12/2024).
Meskipun sempat terjadi ketegangan, DPRD tetap mengapresiasi semangat mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.
Kamaluddin menambahkan bahwa langkah ini merupakan bentuk pengawasan dari generasi muda yang berkontribusi dalam menjaga nilai-nilai keadilan sosial.
Sementara itu, terkait ancaman mahasiswa untuk melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar, Kamaluddin meminta seluruh pihak menjaga komunikasi yang baik dan mengutamakan pendekatan persuasif.
“DPRD siap menjadi jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Penting bagi kita untuk bekerja sama tanpa mengesampingkan dialog yang konstruktif,” katanya.
DPRD memastikan akan mengawal isu agraria di Pulau Rempang secara intensif dengan melibatkan semua elemen, mulai dari masyarakat lokal hingga pemangku kepentingan lainnya, demi menciptakan solusi yang adil. (hk)
