NATUNA (HK) – Wilayah Kabupaten Natuna dengan karakter geografisnya yang berupa kepulaun dan kawasan perbatasan memerlukan biaya pembangunan dan layanan publik yang lebih besar.
Namun hal ini dinilia oleh sejumlah kalangan di Natuna bertentangan (paradoks) dengan cara Pemerintah Republik Indonesia membangun dan menjaga Natuna sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan.
Penilaian ini salah satunya disampaikan oleh Kepala Pusat Kajian Tamadun Melayu dan Geopark STAI Natuna, Dr. H. Amirudin MPA, di tempat kerjanya, Jumat (25/9/2026) melalui telepon.
Amirudin berpendapat, Natuna tidak bisa dipandang hanya sebagai wilayah Kabupaten, akan tetapi Natuna harus diperhitungkan sebagai wilayah kepulaun, kawasan perbatasan dan wilayah yang memiliki posisi strategis dalam geopolitik Indonesia.
Sehingga dalam karakeristiknya yang seperti itu Natuna membutuhkan “fiscal treatment” yang berbeda dari daerah-daerah lain pada umumnya yang berada di Indonesia.
“Kenapa begitu? Karena kita di Natuna mengirim barang ke pulau-pulau kecil membutuhkan biaya, mengirim guru membutuhkan biaya, mengirim tenaga kesehatan membutuhkan biaya, membangun jalan membutuhkan biaya, membangun dermaga dan jaringan komunikasi membutuhkan biaya. Bahkan harga kebutuhan pokok masyarakat pun dipengaruhi oleh biaya logistik,” papar Amirudin
Ia menegaskan, tidak tepat apabila daerah seperti Natuna hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk, sebab penduduk yang sedikit tidak berarti biaya pelayanan publik sedikit.
“Justru dalam wilayah kepulauan, biaya per kapita bisa jauh lebih tinggi,” imbuhnya menegaskan.
Kemudian Natuna sebagai wilayah perbatasan. Dalam.kapasitasnya sebagai wiayah perbatasan, Natuna membutuhkan “fiscal treatment” yang berbeda dengan daerah yang bukan perbatasan.
Pemerintah sering terdengar mengatakan bahwa wilayah perbatasan adalah beranda negara. Tetapi apakah cara pemerintah membiayai wilayah perbatasan sudah memperlakukan Natuna sebagai beranda negara?.
“Ini pertanyaan yang harus dijawab,” ucapnya mengajukan pertanyaan.
Amirudin kemudian mengingatkan bahwa jangan sampai Natuna dikatakan sebagai halaman depan Indonesia. Tetapi ketika negara menyusun formula fiskal, Natuna diperlakukan sama seperti daerah yang berada di wilayah daratan dengan akses jalan yang mudah.
“Itu tidak adil,” tukasnya mengutarakan penilaian.
Sehingga dengan demikian, menurut Amirudin, wilayah perbatasan seharusnya mempunyai pendekatan fiskal yang memperhitungkan biaya menjaga kehadiran negara.
Karena guru yang mengajar di pulau terluar bukan hanya sedang menjalankan tugas pendidikan.
Hal yang sama juga dengan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau terpencil bukan sekadar memberikan pelayanan medis.
Begitu juga dengan pemerintah daerah yang membangun jalan, dermaga, sekolah, dan fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan sesungguhnya mereka semua ikut menjaga keberadaan negara.
“Itu sebabnya di wilayah perbatasan seperti Natuna ada biaya kebangsaan yang tidak selalu terlihat dalam neraca ekonomi. Itu yang sesungguhnya perlu diphami dan diperhatikan oleh negara,” tutupnya. (fat).
