BATAM (HK) – Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad menyebut, Pemprov Kepri bakal lebih fokus mengurus 5 kabupaten/kota. Jika memang, Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna, memilih untuk mekar menjadi Provinsi Khusus di Kepulauan Riau..
Bahkan, Ansar sendiri mengakui jika dirinya tidak masalah dengan upaya yang dilakukan Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna.
“Kalau nanti Natuna-Anambas bisa urus sendiri. Maka, Pemprov Kepri bisa dan akan lebih mudah mengurus 5 kabupaten/kota,” katanya.
Hal itu menurutnya, akan membuat fokus Kepri lebih intens mendorong percepatan daerah seperti Kabupaten Lingga. Karena daerah lainnya seperti Kabupaten Karimun, sudah mulai berkembang.
“Karimun, saya kira terus berkembang. Apalagi kebijakan FTZ menyeluruh diberlakukan, akses bandara terbuka, dan setiap orang bisa langsung ke sana,” kata Gubernur Ansar.
Hal yang sama dengan Karimun, ungkap Ansar, ia juga memperkirakan Kabupaten Bintan akan terus dapat berkembang, jika FTZ secara menyeluruh diberlakukan.
Ditambah lagi jembatan Batam-Bintan yang mulai dibangun, sehingga konektivitas semakin berimbang. “Bintan bisa jadi alternatif, mungkin jika Batam mengalami keterbatas lahan,” ucapnya.
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad juga menyinggung pemekaran provinsi Natuna-Anambas, dalam kunjungan kerja Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Batam, Kamis (30/3).
Masasalah konektivitas
“Wilayah Natuna dan Anambas terletak sangat jauh daripada 5 kabupaten/kota lain yang ada di Kepri, sehingga rentang kendalinya juga jauh,” ujar Ansar.
Menurutnya, persoalan konektivitas wilayah ini memang telah dirasakan, bahkan sudah sejak lama. “Misalnya kejadian longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna beberapa waktu lalu,” ungkap Ansar.
“Kita butuh waktu 7 jam, naik kapal dari Natuna ke Serasan. Itu karena naik kapal Sabuk Nusantara, kalau pakai Roro bisa sampai 27 jam,” katanya.
“Saat ini proses pemekaran provinsi baru ini sedang masih dalam tahap kajian. Pemekaran ini juga didorong oleh masyarakat Natuna dan Anambas,” kata Ansar Ahmad.
Iapun menilai, provinsi yang terdiri dari kabupaten/kota dengan porsi lebih kecil lebih efektif untuk diurus. Selain itu lebih mudah untuk memastikan urusan-urusan daerah bisa terselesaikan.
Anggota DPD RI dapil Kepri, Richard Pasaribu pun setuju, jika Natuna-Anambas mekar jadi provinsi sendiri. Bahkan ia mengatakan siap mengawal pemekaran tersebut di tingkat pusat. “Saya siap kawal pemekaran tersebut,” ujarnya ditemui usai kegiatan di Graha Kepri, Kamis (30/3). (btn).
