Sejumlah pengurus dan anggota
Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lingga (IMKL), terkait temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepulauan, Rabu (18/11/2026)
TANJUNGPINANG (HK) – Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lingga (IMKL) di Tanjungpinang melontarkan kritik keras dan pedas atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepulauan Riau terkait delapan paket pekerjaan konsultasi konstruksi fiktif di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023 senilai Rp 188,22 juta.
IMKL menilai temuan BPK ini semakin memperpanjang daftar persoalan tata kelola dan ketertutupan informasi di tubuh Disperkim Lingga.
Sebelumnya, pada awal November 2026, IMKL Tanjungpinang juga menyoroti sikap tertutup Disperkim Lingga yang enggan membuka secara transparan Surat Keputusan (SK) penetapan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026 serta ketimpangan penyalurannya bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kini, publik kembali dihadapkan dan dikejutkan pada fakta bahwa anggaran daerah sebesar Rp 188,22 juta untuk delapan paket konsultasi konstruksi dicairkan penuh (100 persen) tanpa ada satu pun dokumen hasil perencanaan, baik asli, salinan, maupun soft file.
Bahkan, dalam LHP BPK tercatat pengakuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan berkas yang ada hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi pencairan. Hingga kini, baru Rp 58,39 juta yang disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sementara sisa kerugian sebesar Rp 129,9 juta masih belum ditindaklanjuti.
Ketua Umum IMKL Tanjungpinang, Dimas Alpharezi Bastian, menegaskan bahwa rangkaian persoalan mulai dari ketertutupan data program BSPS hingga pencairan proyek konsultasi fiktif membuktikan adanya masalah tata kelola yang serius dan berulang di Disperkim Lingga.
”Ini bukan lagi soal kelalaian teknis biasa, melainkan cerminan bobroknya transparansi dan akuntabilitas di Disperkim Lingga. Kemarin soal data penerima BSPS untuk masyarakat pulau ditutup-tutupi, sekarang terbongkar delapan paket konsultasi fiktif tahun 2023 yang dicairkan 100 persen hanya bermodalkan dokumen formalitas, sementara Rp 129,9 juta uang daerah belum kembali,” ujar Dimas di Tanjungpinang, menyikapi temuan BPK dimaksud, Rabu (18/11/2026).
Dimas menegaskan bahwa batas waktu 60 hari tindak lanjut LHP BPK sudah terlampaui sangat jauh, dan dalam hukum tindak pidana korupsi, pengembalian sebagian maupun seluruh kerugian negara tidak menghapus unsur pidananya, terlebih ketika terdapat dugaan rekayasa dokumen berita acara dan kuitansi sejak awal.
Untuk itu, Ia mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya yang telah menerima informasi pemberitaan kasus ini agar segera melakukan telaah mendalam dan meningkatkannya ke tahap penyelidikan.
”Kami meminta Kejari Lingga dan Kejati Kepri jangan berhenti pada klarifikasi administratif di atas kertas. Telusuri aliran dana Rp 188,22 juta tersebut ke rekening perusahaan penyedia mana saja uang itu mengalir, bongkar dugaan praktik pinjam bendera perusahaan konsultan, serta periksa seluruh pihak yang menandatangani kontrak hingga berita acara serah terima pekerjaan fiktif tersebut,” tegas Dimas.
Senada dengan itu, Protokoler Eksekutif IMKL Tanjungpinang, Zainal, menilai sikap bungkam Kepala Dinas Perkim Lingga, Dedi Supartono, saat dimintai konfirmasi oleh awak media justru memperkuat kesan bahwa OPD tersebut anti terhadap pengawasan publik.
”Pola kepemimpinan yang tertutup seperti ini tidak bisa terus dibiarkan. Saat ditanya publik soal kejelasan penerima BSPS mereka menghindar, dan ketika BPK membongkar proyek fiktif dengan sisa Rp 129,9 juta yang belum dikembalikan ke kas daerah, Kepala Dinas kembali memilih bungkam. Jangan jadikan anggaran rakyat Kabupaten Lingga sebagai ladang formalitas administrasi untuk menguntungkan segelintir pihak,” kata Zainal.
Zainal menambahkan, Bupati Lingga harus segera bersikap tegas mengevaluasi pimpinan Disperkim Lingga agar tata kelola pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Lingga tidak terus tersandera persoalan integritas.
Berangkat dari rangkaian temuan tersebut, Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lingga (IMKL) Tanjungpinang memandang bahwa penegakan supremasi hukum dan pemulihan kerugian keuangan daerah harus berjalan beriringan tanpa ruang kompromi.
Kejaksaan Negeri Lingga dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau didesak untuk tidak berhenti pada telaah normatif semata, melainkan segera meningkatkan penanganan perkara ini ke tahap penyelidikan guna menelusuri aliran dana Rp 188,22 juta kepada perusahaan penyedia serta mengurai pertanggungjawaban pidana setiap aktor yang terlibat dalam rekayasa dokumen proyek fiktif tersebut.
Pada saat yang sama, Disperkim Kabupaten Lingga bersama Inspektorat Daerah dituntut menuntaskan penyetoran sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp 129,9 juta ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) secara terbuka dan terverifikasi, tanpa menjadikan pemulihan administratif itu sebagai tameng impunitas untuk menghapus unsur tindak pidananya.
Di tataran tata kelola pemerintahan, berulangnya pola ketertutupan informasi—mulai dari keengganan membuka data penerima program BSPS hingga sikap bungkam pimpinan OPD dalam merespons temuan BPK, menjadi indikator krisis akuntabilitas birokrasi yang menuntut langkah korektif dari kepala daerah.
Oleh karena itu, IMKL Tanjungpinang mendesak Bupati Lingga segera melakukan evaluasi menyeluruh hingga pencopotan jabatan terhadap Kepala Dinas Perkim Lingga, Dedi Supartono, sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran publik.
Ke depan, Disperkim Lingga wajib menjamin pemenuhan prinsip keterbukaan informasi dengan mempublikasikan secara berkala dokumen pertanggungjawaban program serta basis data penerima bantuan perumahan, sehingga pengawasan masyarakat dapat berjalan secara substantif dan berkelanjutan.
”IMKL Tanjungpinang akan mengawal ketat perkembangan telaah kasus ini di Kejari Lingga maupun Kejati Kepri. Jika tidak terlihat progres penindakan yang transparan serta langkah evaluasi tegas dari kepala daerah, kami siap melayangkan surat pengawalan resmi dan menggelar konsolidasi aksi,” pungkas Zainal.(tir/nel)





