Ket foto : Bupati Lingga Muhammad Nizar, Forkopinda, tokoh masyarakat saat menghadiri doa selamat land clearing di lokasi rencana pembangunan smelter PT Tianshan Alumina Indonesia, Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga//
LINGGA (HK)- Katua Aliasni Masyarakat Kabupaten Lingga, Armanto Arsyad dukung sikap Bupati Lingga, Muhammad Nizar yang menegaskan kepala desa dan camat untuk tidak asal menerbitkan surat untuk 375 hektar lahan penganti yang dilakukan PT Tiansan Alumina Indonesia (TAI) di Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkep Selatan.
Aliansi masyarakat minta dihadirkan tim Appraisal (tim penilai) untuk menentukan hrga lahan akan diterima masyarakat. Kehadiran tim ini untuk mencegah mnculnya calo-calo tanah yang menentukan harga untuk mencari keuntungan pribadi. Tim appraisal berperan langsung mencegah praktik calo dengan menetapkan harga ganti rugi lahan secara objektif dan transparan
“Kita ingin masyarakat yang memiliki lahan dapatkan harga tanah sesuai dengan nilainya dan tidak merasa dirugikan. Pihak perusahaan juga tidak merasa diberatkan,” kata Armanto Arsyad, Rabu (18/11/2026).
Masyarakat juga berhak mendapatkan Informasi resmi terkait pembebasan lahan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta perubahannya dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja). Aturan pelaksananya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 yang telah diperbarui melalui PP Nomor 39 Tahun 2023.
“Masyarakat berhak mendapat sosialisasi terbuka mengenai tujuan proyek, lokasi, dampak lingkungan, serta mengikuti konsultasi publik,” terangnya.
Tim appraisal akanmenghitung harga wajar tanah berdasarkan data lapangan seperti lokasi, akses jalan, kelengkapan dokumen, dan kondisi fisik lahan tersebu. Standar ini mencegah calo menaikkan harga secara tidak wajar (mark-up) kepada perusahaan.
“Kami dari aliansi akan mengawal pembebasan lahan yang akan dilakukan PT Tiansan ini,” sebutnya.
Ia menuturkan, Aliansi Masyarakat Kabupaten Lingga, secara aktif mengawal transparansi pembebasan lahan pengganti dan komitmen pihak perusahaan perusahaan agar tenaga kerja lokal diprioritaskan sehingga warga tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri.
Kehadiran investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah, khususnya masyarakat tempatan.
“Kami tidak ingin masyarakat tempatan hanya menjadi penonton. Masyarakat harus dipersiapkan agar dapat ikut berkontribusi, terutama dari sisi sumber daya manusia dan tenaga kerja,” imbuhnya.
Land clearing dan pembacaan doa pembangunan PT TAI dihdir Bupati Lingga, Muhammad Nizar di Desa Persiapan Kebun Niur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, bersama sejumlah unsur pemerintah dan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut Bupati Nizar ingatkan Camat Singkep Selatan dan kepala desa agar tidak sembarangan menerbitkan surat terkait lahan. “Kepada camat dan kades, jangan ada lagi keluar surat-surat yang tidak perlu, yang bukan kewenangan, atau ada kepentingan di situ,” kata Nizar dalam pidatonya. (tir)





