Oleh Yogi Saputra — Putra Daerah Lingga & Aktivis Mahasiswa Kepulauan Riau.
Provinsi Kepulauan Riau hari ini sedang dipertontonkan sebuah sandiwara pembangunan yang ironis.
Slogan “Maju, Makmur, dan Merata” yang digaungkan oleh pasangan Ansar Ahmad dan Nyangnyang Haris Pratamura nyatanya hanyalah gema kosong yang terhempas ombak angin utara.
Di atas kertas dan di sejumlah panggung pidato, Kepri seolah melesat maju. Namun, jika kita turun dari podium dan menginjakkan kaki di Kabupaten Lingga, realitas itu runtuh seketika.
Sebagai putra daerah Lingga, saya merasa muak dan miris melihat ketimpangan ini. Pemprov Kepri seakan lupa bahwa Kepulauan Riau ini bukan hanya Batam dengan gedung-gedung pencakar langitnya, atau Tanjungpinang dengan jalanan gemerlapnya.
Kepri adalah gugusan pulau-pulau yang masyarakatnya hidup dari harapan akan konektivitas dan infrastruktur dasar yang layak.
Kritik keras yang baru saja dilontarkan oleh Anggota DPRD Kepri, Aziz Martindaz, adalah tamparan keras bagi wajah Pemprov Kepri.
Bagaimana mungkin, selama dua tahun terakhir, tidak ada satu meter pun jalan provinsi di Kabupaten Lingga yang diperbaiki?
Bahkan, jalan sepanjang 12 kilometer di ibu kota kabupaten yang menjadi urat nadi pergerakan ekonomi masyarakat terbiarkan begitu saja tanpa sentuhan.
Belum lagi nasib Pelabuhan Pekajang yang pembangunannya terkatung-katung akibat alokasi anggaran yang setengah hati.
Pelabuhan adalah gerbang kehidupan bagi masyarakat kepulauan. Jika untuk menyelesaikan pelabuhan saja Pemprov Kepri tidak mampu dan terus menunda hingga 2027, lalu di mana letak visi maritim dan konektivitas antar-pulau yang selalu dibanggakan Gubernur Ansar Ahmad?
Wajar jika perwakilan rakyat kita sampai mengancam “membalikkan meja”. Kemarahan itu adalah representasi dari jeritan masyarakat Lingga yang selama ini hanya diberi janji.
Kondisi Lingga hari ini memvalidasi apa yang menjadi keresahan publik belakangan ini: pembangunan di Kepri sangat bias dan terpusat (Jawani-sentris versi lokal, yakni Batam-sentris).
Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan PAD yang dibanggakan nyatanya tidak dinikmati oleh masyarakat kelas bawah. Pembangunan di Kepri lebih berorientasi pada “megah di pusat” ketimbang “hidup di pinggiran”.
Gubernur Ansar adalah birokrat yang lihai bermanuver dalam narasi dan retorika. Namun, rakyat Lingga tidak bisa kenyang dengan retorika. Rakyat tidak bisa melintasi lautan dengan presentasi PowerPoint tentang provinsi digital.
Kami butuh aspal untuk mobilitas jalan di ibu kota kabupaten! Kami butuh Pelabuhan Pekajang segera beroperasi! Kami butuh harga kebutuhan pokok yang masuk akal akibat lancarnya logistik!
Sangat memalukan ketika pemerintah daerah terlihat gagap secara fiskal. Saat dana transfer pusat dipangkas, APBD Kepri terguncang, dan imbasnya, proyek-proyek vital di daerah pinggiran seperti Lingga, Natuna, dan Anambas yang selalu dikorbankan pertama kali.
Ini membuktikan bahwa fondasi ekonomi dan skala prioritas Pemprov Kepri di bawah komando Ansar-Nyangnyang sangat rapuh dan diskriminatif.
Melalui tulisan ini, sebagai aktivis mahasiswa dan pemuda yang lahir serta besar di tanah Lingga, saya mendesak Gubernur Kepri untuk berhenti bersembunyi di balik angka-angka statistik dan proyek pencitraan.
Turunlah ke pelantar, lihat jalanan kami yang hancur, dan tatap mata masyarakat pulau yang lelah menunggu janji politik Anda.
Kami menuntut Pemprov Kepri segera merealisasikan perbaikan jalan provinsi di Lingga dan menuntaskan Pelabuhan Pekajang tanpa alasan defisit atau menunggu kucuran APBN! Jika Pemprov Kepri terus menganaktirikan Lingga, jangan salahkan jika meja benar-benar terbalik, dan kepercayaan masyarakat pulau benar-benar karam dihempas ombak sebelum masa jabatan Anda berakhir.
Tepati janji Anda, Pak Gubernur, atau akui saja bahwa “Merata” yang Anda maksud tidak pernah memasukkan Lingga di dalamnya!
