Kondisi kebersihan kantor Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) pada Dinas Pendidikan Kepri menuai keluhan sejumlah pegawai. (Ft.ist)
TANJUNGPINANG (HK) – Miris dan prihatin kondisi kebersihan kantor Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menuai keluhan sejumlah pegawai.
Toilet yang terkesan jorok dan berbau menyengat seperti pesing selama berhari-hari hingga lingkungan kantor yang dinilai kotor memunculkan pertanyaan mengenai pengelolaan kebersihan dan tanggung jawab pimpinan unit kerja tersebut.
Informasi diperoleh di lapangan, sejumlah pegawai mengeluhkan kondisi lingkungan kerja yang dinilai tidak terawat.
Mereka berharap Kepala UPTD BTIKP Disdik Kepri, Sufrianti, Sip memberikan perhatian serius terhadap kebersihan fasilitas kantor serta menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman bagi seluruh pegawai.
“Sudah berhari-hari toilet berbau pesing dan kondisi kantor kotor, tetapi tidak terlihat penanganan yang serius. Kami berharap pimpinan lebih peduli terhadap kondisi kantor dan kebutuhan pegawai,” ungkap seorang pegawai BTIKP yang Engan disebutkan namanya kepada sejumlah media, Rabu (28/10/2026).
Keluhan tersebut tidak hanya menyangkut kebersihan. Sejumlah pegawai juga menyampaikan ketidakpuasan terhadap pola kepemimpinan di lingkungan BTIKP Disdik Kepri.
Mereka berharap persoalan komunikasi, hubungan kerja, serta pengelolaan kegiatan dan anggaran dapat dievaluasi secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
Sekda dan Gub Kepri Diminta Lakukan Evaluasi
Kondisi ini mendorong sejumlah pegawai meminta Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni mau pun Gubernur Ansar Ahmad segera mengambil langkah tegas menindaklanjuti keluhan yang berkembang di lingkungan BTIKP Disdik Kepri.
Mereka berharap para pejabat tinggi Kepri tersebut tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi juga memastikan kondisi lapangan melalui pemeriksaan langsung, termasuk kebersihan fasilitas, pelaksanaan tugas pegawai, dan tata kelola kegiatan di unit kerja tersebut.
“Jangan sampai keluhan pegawai dibiarkan berlarut-larut. Kami berharap Sekda turun langsung untuk melihat kondisi kantor dan mengevaluasi kepemimpinan Kepala BTIKP Disdik Kepri,” ujar seorang pegawai.
Menurut mereka, evaluasi diperlukan agar persoalan internal tidak terus mengganggu kenyamanan bekerja dan pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan.
Pengelolaan Anggaran Perlu Diawasi
Selain persoalan kebersihan dan hubungan kerja, muncul pula keluhan mengenai pengelolaan anggaran kegiatan di lingkungan UPTD BTIKP Disdik Kepri.
Namun, berbagai tudingan mengenai penggunaan anggaran tersebut perlu ditelusuri melalui dokumen resmi, termasuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), laporan realisasi anggaran, dokumen pengadaan, serta hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah.
Apabila terdapat indikasi penyimpangan, Inspektorat Provinsi Kepri perlu melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional. Setiap kesimpulan mengenai penyalahgunaan anggaran harus didasarkan pada bukti dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Riwayat Jabatan dan Kinerja Perlu Diperiksa
Sejumlah pegawai juga menyinggung persoalan yang menurut mereka berkaitan dengan riwayat kinerja dan administrasi Sufrianti ketika bertugas di organisasi perangkat daerah lain.
Informasi mengenai dugaan persoalan administrasi, pemeriksaan oleh Tim Inspektorat, maupun ketidaksesuaian spesifikasi dalam kegiatan yang pernah menjadi sorotan.
Gubernur Ansar Diminta Pastikan Pembinaan Berjalan
Keluhan pegawai BTIKP Disdik Kepri menjadi pengingat bahwa kualitas kepemimpinan birokrasi tidak cukup diukur dari jabatan atau laporan administratif semata. Kebersihan lingkungan kerja, hubungan profesional antara pegawai, pelaksanaan program, serta akuntabilitas anggaran juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab pimpinan.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama Sekda Misni diharapkan memastikan bahwa setiap keluhan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang tepat.
Jika pemeriksaan nantinya menemukan pelanggaran disiplin, masalah tata kelola, atau penyimpangan anggaran, tindakan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik kini menunggu langkah konkret Pemerintah Provinsi Kepri: apakah keluhan mengenai kebersihan kantor dan kepemimpinan Kepala BTIKP Disdik Kepri akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan langsung, evaluasi kinerja, serta perbaikan tata kelola yang terukur?
Sebab, kantor pelayanan pendidikan semestinya menjadi lingkungan kerja yang bersih, sehat, profesional, dan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kepri.
Hingga berita ini publikasikan, media ini belum bisa meminta tanggapan dan konfirmasi kepihak perkopeten dalam hal ini.(tim)
