BATAM (HK) – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menerima kunjungan PJS Direktur Utama yang merangkap PJS Direktur Hukum dan SDM PT Bandara Internasional Batam (BIB), Annang Setia Budhi beserta sejumlah Direksi dan jajaran di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri Senin (24/11/2025).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam kunjungannya pihak PT BIB menjelaskan terkait tiga hal yang menjadi kewajibannya sebagai Badan Usaha Pelaksana yakni renovasi, perluasan, pengelolaan dan pemeliharaan terminal penumpang eksisting (Terminal 1), pembangunan, pengelolaan, danpemeliharaan terminal penumpang baru (Terminal 2) dan Pengelolaan terminal kargo baru di Bandara Hang Nadim Batam.
Dikatakan Annang, saat ini Terminal 1 telah selesai direnovasi, sedangkan pembangunan Terminal 2 yang seharusnya ditargetkan selesai di tahun 2024, hingga September 2025 baru terealisasi 2,1 % yakni ground breaking sehingga PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) sebagai pemenang tender sebelumnya pun mundur.
Oleh karena itu, PT BIB pada Senin, 24 November 2025 memulai proses pelelangan tender baru untuk pembangunan Terminal 2. Direncanakan pada Februari 2025, tender baru yang terpilih sudah melakukan tanda tangan kontrak.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari menegaskan agar kemajuan pengembangan Terminal 2 di Bandara Hang Nadim Batam terus berjalan.
“Ini merupakan mimpi yang telah didengungkan oleh BP Batam dalam pengembangan Bandara Hang Nadim menjadi Bandara HUB Internasional. Tidak hanya lokal. Oleh karena itu pembangunan Terminal 2 harus direalisasikan untuk menambah kapasitas penumpang,” pungkasnya.
Untuk diketahui, saat ini kapasitas Bandara Hang Nadim di Terminal 1 hanya 5 juta penumpang. Dengan adanya Terminal 2 maka nantinya kapasitas Bandara Hang Nadim dapat mencapai 9,8 juta penumpang.
“BP Batam pun harus mendukung rencana pembangunan Terminal 2. Apalagi Terminal 2 akan dibangun di atas Terminal Kargo yang saat ini ada dan Gedung Lion Maintenance,” jelas Lagat.
Ia menyarankan BP Batam dan PT BIB dapat menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengasistensi pemindahan Terminal Kargo Lama ke Terminal Kargo Baru agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari. Demikian juga dengan Gedung Lion Maintenance.
Selain itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri pun mengingatkan agar selama pengembangan Bandara Hang Nadim Batam tidak mengganggu kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
“PT BIB harus tetap memperhatikan kualitas pelayanan sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujar Lagat.
Ia pun mendorong BIB menjajaki rute ke destinasi baru seperti rute Batam – Bali serta kota-kota lainnya yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Meskipun saat ini telah tersedia rute penerbangan ke 23 destinasi dengan 10 maskapai termasuk 5 rute penerbangan internasional.
“Kami berharap Bandara Hang Nadim benar-benar menjadi HUB di wilayah Barat selain Bandara Soekarno Hatta di Cengkareng. Sehingga ekonomi di Kota Batam dan wilayah sekitarnya pun dapat meningkat,” pungkas Lagat.
Dalam waktu dekat ini, Lagat pun menyarankan agar PT BIB dapat menentukan pejabat Direksi Definitif agar dapat mengoptimalkan pengembangan yang akan dilakukan.
“Ombudsman mengapresiasi pengembangan Bandara Hang Nadim yang dilakukan oleh PT BIB sebagai tindak lanjut KPBU BP Batam dan PT BIB namun Kami tetap akan turut melakukan pengawasan dalam pengolahannya dan pelayanan publiknya,” ucap Lagat.(nel)
